Izin Proyek Meikarta Berbuntut Suap

Safari
Izin Proyek Meikarta Berbuntut Suap
Istimewa

Jakarta, HanTer - Megah gempitanya proyek Meikarta, tak seindah yang dipamerkan disejumlah media. Perizinan proyek hunian kota baru itu kini berbuntut suap, yang telah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membenarkan  operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

"Ya. Kami menduga ada transaksi terkait dengan proses perizinan properti di Bekasi. Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp1 miliar dalam dolar Singapura dan rupiah yang diamankan sebagai barang bukti," ujar Basaria saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Sebelumnya, KPK telah mengamankan Rp1 miliar dan 10 orang  terkait dengan OTT di Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10/2018). KPK juga menemukan ketika mengamankan beberapa pihak di Bekasi sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai lebih dari Rp500 juta.

Dalam OTT itu sejak Minggu (14/10/2018) siang, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya.

"Sampai dini hari ini sekitar 10 orang dibawa ke Kantor KPK untuk klarifikasi lebih lanjut. Mereka dari unsur pejabat dan PNS Pemkab Bekasi serta swasta," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyatakan bahwa sejumlah ruangan di Pemkab Bekasi juga telah disegel untuk kepentingan pengamanan awal.

"Karena telah disegel, kami ingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba melewati atau mengubah bentuk segel 'KPK Line' tersebut," katanya.

KPK menduga pemberian tersebut bukan yang pertama terjadi. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan 10 orang.

"Dari 10 orang yang diamankan, satu orang di antaranya dibawa dari Surabaya, yaitu pihak swasta. Saat ini, sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Tidak Bisa Membangun

Sementara itu Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menanggapi adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah orang di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta.

Deddy pada Senin mengatakan pengembang (PT Lippo Karawaci Tbk) tidak bisa membangun kawasan kota terencana, yakni Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, di luar rekomendasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Salah satu izinnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"(Soal OTT proyek Meikarta) saya belum tahu apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Namun yang jelas sampai hari ini setahu saya, pengembang tidak mungkin membangun seperti dibayangkan Meikarta kecuali yang sudah diizinkan seluas sekitar 84,6 hektare," kata Deddy Mizwar.

Saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dikenal sebagai sosok yang cukup keras dalam memberikan rekomendasi perizinan, termasuk soal rencana pembangunan Meikarta tersebut.

Semasa menjabat sebagai Wagub Jawa Barat, dirinya telah memberikan rekomendasi pada Bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 hektar di Cikarang untuk Meikarta.

"Kalau terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektare," kata Deddy Mizwar.

Dia mengatakan rekomendasi tersebut dikeluarkan karena sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan. Dia tidak ingin mengeluarkan rekomendasi hingga 500 hektare karena khawatir akan berpengaruh pada air bersih.

"Itu OTT-nya karena apa? Izin mendirikan bangunan atau soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 'kan kita enggak tahu. Yang jelas siapa yang berbuat dia akan kena," ujarnya.

"Kalau saya enggak tahu apa yang terjadi di kabupaten, karena mereka punya hak juga dalam masalah perizinan, karena itu 'kan kawasan strategis provinsi. Jadi provinsi hanya sebatas memberi rekomendasi dari ketetapan mengenai tata ruang. Selebihnya di balik itu kita enggak tahu," ujarnya.

#KPK   #OTT   #KPK   #Bupati   #Bekasi   #Perumahan