Pemkab Bekasi Harus Berani Hentikan Proyek

Safari
Pemkab Bekasi Harus Berani Hentikan Proyek
Istimewa

Jakarta, HanTer - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan, dengan adanya OTT KPK terhadap pejabat dan pihak Meikarta semakin membuktikan proyek Meikarta bermasalah, dan Pemkab Bekasi maupun pemerintah pusat harus berani menghentikan proyek.

"Artinya untuk memuluskan perizinan agar tak terhambat di birokrasi kabupaten Bekasi, terjadi kasus suap," ujar Uchok kepada Harian Terbit, Senin (15/10/2018).

Uchok menuturkan, dengan sejumlah pihak yang menjadi tersangka dalam suap perizinan proyek Meikarta maka diminta kepada KPK untuk mengembangkan kasus untuk menjerat otak pelaku suap.

Apalagi Bupati Bekasi, Neneng juga telah menjadi tersangka. Jika memang proyek Meikarta tidak sesuai dengan tata ruang Bekasi maka pemerintah Bekasi untuk segera membekukan proyek tersebut seperti reklamasi pantai Jakarta yang saat ini telah dihentikan Pemprov DKI Jakarta.

Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman juga mengatakan, diharapkan OTT oleh KPK di Kabupaten Bekasi tidak hanya menghasilkan tangkapan kecil. Tetapi ada target yang lebih besar lagi dari upaya KPK untuk memberantas korupsi di wilayah penyangga Jakarta. Apalagi OTT KPK terkait suap kepada pejabat negara dalam hal perizinan mega proyek Meikarta.

"Sudah menjadi rahasia umum, ada yang ganjil dalam mega proyek Meikarta ini. Kita juga dikagetkan dengan fakta bahwa 500 hektar tanah di Kabupaten Bekasi sudah dikuasai oleh pengembang dan akan dibangun mega proyek Meikarta oleh Lippo Group," ujarnya.

Jajang menyebut, pihak Lippo Group dengan pedenya akan membangun kota Baru di Kabupaten Bekasi, padahal belum dapat izin mulai dari Bupati sampai Gubernur.

Diharapkan OTT KPK di Bekasi bisa membuka tabir di balik  mega proyek Meikarta yang seolah-olah tak tersentuh. Dari OTT ini diharapkan ada benang merah lainnya antara ambisi pengembang Lippo Group berupa mega Proyek Meikarta dengan ambisi Pemerintah pusat yang ingin menjalankan mega proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan bandara internasional Kertajati, pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Higway, ditambah sederet fasilitas berkelas lainnya seperti pembangunan Patimban Deep Seaport.

"Pemkab Bekasi harus bekukan proyek Meikarta (distop), karena sudah ditemukan suap , pembangunan kota Meikarta tak sesuai dengan tata ruang termasuk akan," tegasnya.

Coreng Penghargaan

Terpisah, Direktur Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) Adri Zulpianto mengatakan, OTT yang dilakukan oleh KPK dengan menciduk 10 orang terduga tersangkut kasus di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi telah mencoreng penghargaan yang selama ini diterima oleh Kabupaten Bekasi. Ternyata penghargaan yang selama ini diterima, tidak dapat menjadi tolok ukur bersihnya sutau pemerintahan.

"Terlebih lagi, penghargaan yang diterima selama ini oleh Kabupaten Bekasi tidak memiliki tolok ukur yang jelas, mengingat bahwa rusaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Adri menilai, kebanggan Pemkab Bekasi karena telah mendapatkan banyak penghargaan seharusnya tidak menjadikan Pemkab Bekasi menjadi jumawa. Diharapkan dengan OTT ini KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus lainnya yang dilakukan oleh DInas PUPR, seperti pembangunan asrama haji yang bermasalah yang telah menelan anggaran begitu besar, pembangunan infrastruktur, dan sarana pra-sarana yang dilakukan oleh Dinas PUPR.

"Selama ini yang mengurus pembangunan di wilayah Kota Bekasi banyak di kelola oleh Dinas PUPR, sehingga OTT yang dilakukan ini harusnya dapat menelusuri kasus-kasus lain yang janggal, termasuk kasus asrama haji, buruknya infrastruktur, dan terbangunya infrastruktur yang dijalani secara asal-asalan," jelasnya.

Lebih lanjut Adri mengatakan,  OTT di Kabupaten Bekasi harus menjadi pukulan telak bagi Pemkab Bekasi. Oleh karena itu Pemkab Bekasi untuk lebih serius menjalani pemerintahan dengan anggaran yang telah disediakan, bukan hanya menerima penghargaan tanpa kinerja yang terbukti di setiap daerah di Kabupaten Bekasi.

Dengan OTT ini maka menjelaskan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi betapa buruknya manajemen Pemkab Bekasi dalam menjalankan kepemerintahan, berbanding terbalik dari penghargaan yang selama ini diterima.

#KPK   #OTT   #KPK   #Bupati   #Bekasi   #Perumahan