Secara Konstitusi Tidak Ada Alasan Ma'ruf Amin Diganti 

Safari
Secara Konstitusi Tidak Ada Alasan Ma'ruf Amin Diganti 
Wakil Presiden KH Maaruf Amin

Jakarta, HanTer - Jabatan Wakil Presiden (Wapres) masuk kelembagaan Presiden. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan presidensil jabatan Presiden dan Wapres memiliki masa jabatan yang pasti dan tetap. Kecuali jika karena ada alasan yang dibenarkan menurut konstitusi (UUD 1945) maka Presiden dan Wapres bisa diberhentikan atau digantikan.

"Jadi kalau bicara konstitusi, tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti posisi Wapres KH Ma'ruf Amin saat ini," kata Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA), Tohadi kepada Harian Terbit, Selasa (11/8/2020).

Tohadi menegaskan, masa jabatan Presiden dan Wapres aturannya ada dalam UUD 1945. Pemberhentian Presiden atau Wapres bisa dilakukan jika ada alasan yang dibenarkan konstitusi sebagaimana dalam Pasal 7A yakni, Presiden  dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan  pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti  tidak lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tohadi menilai, adanya pihak-pihak yang ingin merusak konstitusi terkait jabatan Presiden dan Wapres karena dampak yang belum selesai dari kontestasi Pilpres 2019. Oleh karena itu meskipun Capres mereka sudah bergabung dalam pemerintahan saat ini, namun sebagian dari mereka masih belum move on atau berubah pola pikirnya. 

Padahal, sambung Tohadi, naiknya Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres sudah ada hasil dan sudah diuji melalui sarana konstitusional melalui KPU, Bawaslu, PTUN dan MK. Sehingga pihak - pihak yang belum move on harus sadar bahwa "permainan" sudah berakhir. Oleh karena itu harus ada ketaatan dalam bernegara yang harus dilakukan oleh setiap warga masyarakat Indonesia.

"Ini sikap kstaria dan negara. Seperti yang sudah ditunjukkan Pak Prabowo maupun Sandiaga Uno. Harusnya mereka ikut dengan yang pernah mereka dukung. Bagi pihak-pihak yang belum move on harus berfikir konstitusional bahwa Pilpres selesai. Nanti 5 tahun mendatang ikut kontestasi lagi dengan mendukung calonnya," tandasnya.

Sangat Sulit

Sementara itu, aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, isu pergantian Wapres KH. Ma'ruf Amin tidak perlu dibesar-besarkan. Selain itu kemungkinan untuk mengganti KH. Ma'ruf Amin dari posisinya sebagai Wapres juga akan sulit dilakukan. Apalagi saat ini persoalan yang mendesak adalah meningkatnya pasien Covid-19 dan ekonomi yang minus. 

"Kedua persoalan tersebut (meningkatnya pasien Covid-19 dan ekonomi yang minus) bukan dalam wewenang langsung Wapres. Sehingga bila dibutuhkan pergantian, maka seharusnya kedua pos tersebut lah yang harus diganti," jelasnya.

Sya'roni menilai, kuat dugaan, isu pergantian Wapres hanya pepesan kosong. Meskipun dalam politik semua serba mungkin, tetapi untuk mengganti Wapres KH Ma'ruf Amin tampaknya belum ada faktor pendukungnya.

Terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengakui, posisi KH Ma'ruf Amin sebagai Wapres bisa saja diganti, jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau terkena kasus korupsi atau yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara saat ini kondisi KH Ma'ruf Amin baik-baik saja dan tidak tersangkut hukum apapun alias bersih.

"Hanya saja saya gak ngerti kenapa posisi KH Ma'ruf Amin tidak diperankan secara optimal oleh Presiden. Justru KH Ma'ruf Amin hanya terlihat mengurusi agama saja, tidak selayaknya seperti seorang Wapres," jelasnya.

Tidak berperannya KH Ma'ruf Amin, sambung Adi, misalnya terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Presiden Jokowi tidak memberikan ruang kepada KH Ma'ruf Amin, padahal latar belakang dan pendidikan KH Ma'ruf Amin dibidang ekonomi. Oleh karena itu harusnya ada pembagian tugas antara Presiden dengan Wapres.

"Tapi ini kok Presiden kerja sendirian, Wapresnya gak pernah diberikan peran. Diperhatikan saja terkait pandemi saat ini ada gak Wapres dilibatkan. Padahal waktu kampanye mereka berjanji akan berbagi tugas," tandasnya.

Adi pun menyarankan, di masa pandemi dan krisis ekonomi maka peran semua pejabat negeri sangat dibutuhkan terutama Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Presiden bukan saja mendorong dan melibatkan para menterinya dalam melakukan kerja ekstra dalam memulihkan ekonomi nasional dan pemulihan kondisi rakyat dari ancaman Covid-19 maka libatkan juga peran KH Ma'ruf Amin. 

"Misalkan, perankan juga KH Ma'ruf Amin dalam tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Peran Wapres itu sangat penting dalam membantu kinerja Presiden. Jadi Presiden jangan one man show," tegasnya.