31 Daerah Berpotensi Melawan Kotak Kosong

Calon Kepala Daerah ‘Boneka’ di Pilkada 2020 Bikin Rakyat Apatis 

Safari
Calon Kepala Daerah ‘Boneka’ di Pilkada 2020 Bikin Rakyat Apatis 

Jakarta, HanTer - Pagelaran Pilkada serentak akan kembali diselenggarakan pada 9 Desember 2020.  Sejumlah kalangan menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah (cakada) yang didukung oleh "mafia kekuasaan" berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

Saat ini, tercatat ada sekitar 31 daerah yang berpotensi terjadi calon tunggal, termasuk di Pilwakot Kota Solo yang diikuti oleh anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa.

Direktur Eksekutif Pusat Sosial dan Politik Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani mengatakan, banyaknya daerah yang diprediksi memiliki calon tunggal atau cakada melawan kotak kosong pada Pilkada 2020, menjadi bukti sebagai kemerosotan bagi demokrasi. 

"Ini menunjukkan kegagalan di internal partai politik dalam mencetak figur atau calon untuk berani maju. Dampak krisis calon figur yang diusung membuat persaingan di Pilkada juga tidak kompetitif," kata Dian dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (13/8/2020).

"Tidak menutup kemungkinan juga masyarakat akan menjadi apatis, jika calon kepala daerahnya saja hanya kotak kosong," sambungnya.

Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini mengemukakan, melawan kotak kosong akan lebih berat dibanding melawan figur pesaing. Seperti halnya yang terjadi pada Pilwakot Makassar 2018 lalu, itu tercatat dalam sejarah pilkada di Indonesia, kotak kosong lebih unggul dari calon tunggal yang punya visi dan misi," ucapnya.

Dijelaskan Dian, banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada. Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Adanya syarat ambang batas 20 persen ini bisa dianggap memperbesar peluang Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal. Ke depan, jika tak bisa ditiadakan, syarat ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen atau bahkan 5 persen saja," jelasnya. 

Calon Boneka

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh "mafia kekuasaan" tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

Menurut Titi, hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia.

Dia meminta pimpinan parpol diminta untuk selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah setempat dalam pemberian rekomendasi untuk cakada.

Selama ini, kata dia, ada kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam pilkada lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi arus bawah (grass roots).

Imbauan Titi tersebut senada dengan dinamika politik yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kota Solo, Jawa Tengah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Kekuatan aspirasi masyarakat di daerah sedang beradu kuat dengan kekuatan "mafia kekuasaan" yang menggunakan tangan DPP parpol.

"Kalau DPP parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat bila melawan dengan keras, dan ini akan menjatuhkan kewibawaan DPP parpol sendiri," kata Titi.

Sebelumnya anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan adanya prediksi sejumlah calon tunggal di 31 daerah berpotensi melawan kotak kosong pada Pilkada pada 9 Desember 2020. Keprihatinan tersebut menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Ini menurut saya merupakan preseden buruk dalam rangka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, dilansir Antara.

Menurutnya, banyaknya calon tunggal tanda demokrasi yang tidak sehat, turunkan ambang batas pencalonan untuk pilkada itu salah satu cara, syarat 5-10 persen kursi sudah cukup. Itu memudahkan banyaknya partai mencalonkan pasangan.