Menakar Kualitas Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020

Sammy
Menakar Kualitas Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2020
Diskusi online tersebut diikuti oleh mahasiswa yang mewakili kampusnya di DKI Jakarta. 

Jakarta, HanTer - Forum Indonesia Muda Cerdas/FIMC kembali menggelar diskusi secara online pada hari Kamis, 13 Aguatus 2020 dengan tema 'Menjaga Prinsip Demokrasi Untuk Mengawal Pilkada Serentak 2020 Dengan Aman dan Damai'. Diskusi online tersebut diikuti oleh mahasiswa yang mewakili kampusnya di DKI Jakarta. 

Sistem pemilu/pilkada kita tidak terlepas dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kwalitas Demokrasi diukur dari sistem presidensial, dimana pemilu presidensial tersebut memakai instriment proporsional. Hal tersebut membuat masih adanya kekurangan terkait persyaratan pencalonan dengan 20 % kursi DPR atau 25 % suara pada pemilihan sebelumnya di tahun 2019 lalu. Dalam analisis regulasi terdapat beberapa hal seperti adanya penghapusan syarat minimal pencalonan. Mensyaratkan minimal sebagai kader partai politik untuk dapat di calonkan. Meminimalisir dana negara yang di berikan untuk parpol.

Menjadikan pemilih lebih berdaya. Demikian yang di sampaikan oleh Khoirunnisa N. Agustyati Deputi Direktur Perludem yang biasa akrab di sapa mbak ninis ini. Kemudian, lanjut beliau bahwa kesetaraan warga negara, kebebasan yang adil dan partisipasi pemilu dalam tahapan-tahapan pemilu lainya harus menjadi prioritas.

"Seperti kegiatan yang dilakukan oleh FIMC ini adalah salah satu bentuk kegiatan partisipasi," tegasnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu faktor regulasi, administratif, politik, penyelenggara yang independent, informasi yang diterima pemilih, inklusivitas daftar pemilih dan jaminan keamanan dan kesehatan. 

"Jadi, Penyelenggara pemilu juga harus mendapat perlindungan supaya terhindar dari adanya intimidasi," terang dia.

Dalam acara tersebut, Viryan Aziz selaku Komisioner KPU RI menyampaikan bahwa ada tiga penekanan jika berbicara pemilu yang aman dan damai dengan mengacu kepada tema diskusi online hari ini.

"Yaitu Prinsip Demokrasi, Pilkada, Aman dan damai," tandasnya.

Permasalahan pilkada di new normal sedikit sulit karena harus menentukan daftar pemilih sedangkan kondisi negara masih dalam keadaan pandemi.

Seperti dalam hal penegakan hukum pilkada di masa new normal ini lumayan sulit. Pendistribusian logistik dan teknis yang sulit dilaksanakan. Maka protokol kesehatan menjadi kunci utama pilkada bisa berjalan dengan aman dan damai.

"Tapi kesemuanya itu sudah mulai di antisipasi dan di carikan solusi oleh KPU RI selaku penyelenggara agar pilkada di tengah pandemi berjalan dengan baik dengan tetap menjaga prinsip demokrasi," tegas Viryan.

Sementara itu, Rahmat Bagja selaku Anggota Bawaslu RI, mengatakan, regulasi terkait pilkada sudah ada. Yang menjadi catatan Bawaslu RI adalah sangat tingginya netralitas ASN, karena ASN terhitung sejak Juli 2020 tercatat paling terbanyak pelanggaran profesionalitas, dan itu yang nantinya akan di hadapi oleh Bawaslu RI. Ada laporan 900 temuan per Juli 2020.

"Kemudian ada 57 pelanggaran kode etik dan yang paling banyak adalah ASN 514 pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu RI," ungkapnya.

Pada tahun 2019 lalu ASN paling besar melakukan pelanggaran. Sebanyak 181 ASN memberikan dukungan melalui media sosial, 49 ASN menghadiri kampanye pasangan calon, 38 ASN memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Demikian yang disampaikan oleh Rahmat Bagja selaku Anggota Bawaslu RI.

Kemudian, lanjut beliau bahwa tugas Bawaslu RI salah satunya yaitu meminimalisir adanya Money politik sampai Money Politik itu hilang.

"Lalu, karena politik uang ini adalah Racunnya Demokrasi, maka harus di tindak tegas agar pilkada tidak hanya aman dan damai tapi juga harus bersih," tegasnya.

Pembicara terakhir dari akademisi/praktisi Fachri Bachmid selaku Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia. Ia menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara bahwa pemilu/pilkada tidak bisa di lepaskan dari sistem pemerintahan yaitu presidensial.

"Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada mengenal yang namanya Parliamentary Threshold/PT yaitu ambang batas yang harus di miliki oleh setiap partai politik," ungkapnya.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan disini adalah soal penegakan hukum pemilu/pilkada yang dianggap masih kurang. Karena masih adanya seseorang yang diuntungkan atau dimenangkan dengan cara yang salah.

"Maka permasalahan inilah yang harus menjadi catatan kita semua agar tidak lagi terjadi adanya pelanggaran dalam pemilu atau pilkada. Penegakan regulasi menjadi sangat penting sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pilkada yang demokratis aman dan damai," terang dia.