Utamakan Kesehatan Daripada Stimulus, Din: Pernyataan Jokowi Hanya Retorika Politik

Safari
Utamakan Kesehatan Daripada Stimulus, Din: Pernyataan Jokowi Hanya Retorika Politik

Jakarta, HanTer - Deklarator dan Presidium KAMI M Din Syamsuddin mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata.

Faktanya, ujar Din, anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid kurang dari 10% dari total anggaran sekitar Rp900 triliun, yaitu hanya Rp87,5 triliun. Dari jumlah ini hanya Rp25,7 triliun dialokasikan melalui Kemenkes. Anggaran Rp87,5 triliun ini kemungkinan akan dipangkas menjadi Rp72,7 trilum (realisasinya jauh di bawah angka tersebut).

Menurut Din, fakta yang ada, seperti ditulis pengamat, justeru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan utk menanggulangi perekonomian, seperti: Insentif Usaha, termasuk insentif pajak Rp120.61 triliun, subsidi dan hibah UMKM Rp123,46 triliun, tambahan PMN BUMN Rp14 triliun, investasi pemerintah Rp19,7 triliun, dan pembiayaan Investasi lainnya Rp113,6 trilium.

“Sebagai akibatnya, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya Rapid Test dan Swab Test. Banyak yang tidak mampu melakukannya maka kemungkinan angka yang positif tertular jauh lebih banyak dari yang diumumkan,” ujar Din. 

Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa/kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah. Sementara pPemerintah baru sadar dan menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung.

“KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata, dan jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” papar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Tidak Benar

Dihubungi terpisah, pengamat sosial dan politik S Indro Tjahyono mengatakan, tidak betul apa yang dikatakan Presiden adalah retorika. Pembangunan prasarana untuk pasien dan biaya pengobatan sudah sangat besar dan tidak berhenti. Yang kurang adalah upaya untuk membuat masyarakat sadar dan disiplin mengikuti prosedur yang ditetapkan. 

Bahkan, kata Indro,  efek dari pemberian bantuan tunai justru berdampak negatif. Uang bantuan malah digunakan untuk plesir yang menyebabkan munculnya cluster baru. Karena itu sebaiknya sebagian bantuan tetap diberikan secara innatura.

“Dalam menangani covid 19 pemerintah juga nggak boleh ceroboh dan harus mampu melakukan pengendalian. Kalau tidak pemerintah bisa masuk perangkap pemasok alkes dan bansos yang menyebabkan banyak kerugian. Ini bukan soal mencadangkan dan mencairkan bantuan, tetapi harus dihitung dalam satu sistem anggaran negara,” paparnya. 

Menurut Indro, yang runyam adalah karena pada saat berada di titik kritis, pemerintah menghadapi tekanan dari kelompok oposisi. Oposisi berpikir saat pemerintah lemah merupakan momentum terbaik untuk menjatuhkan pemerintah. Inilah yang membuat soliditas pelayan publik jadi tidak fokus.

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan mengatakan, sebagai bagian dari kelompok pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka pihaknya sependapat dengan Din Syamsuddin bahwa pemerintah mengutamakan masalah kesehatan daripada stimulus ekonomi hanyalah retorika belaka. Semua itu dilakukan Jokowi untuk meninabobokan rakyat agar terlena.

"Karena faktanya kasus Corona yang terjadi di Indonesia bukannya menurun tapi jumlahnya malah terus bertambah," ujar Adi Kurniawan kepada Harian Terbit, Rabu (9/9/2020).

Menurut Adi,  rakyat harus berani bersikap tegas mendesak pemerintah serius menangani pandemi ini serta tidak main-main dalam anggaran negara. Jangan anggaran besar tapi kasus terus bertambah.