Salah Tulis UU Ciptaker, Ketua JoMan Minta Pratikno Harus Bertanggung Jawab

Sammy
Salah Tulis UU Ciptaker, Ketua JoMan Minta Pratikno Harus Bertanggung Jawab
Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer dan Jokowi

Jakarta, HanTer - Kesalahan penulisan pada UU Ciptaker yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Kuat dugaan, kesalahan tersebut dari pihak Sekretaris Negara. 

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menegaskan, Pratikno harus tanggung jawab terkait kesalahan tersebut. 

"Ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan buat Istana karena  terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara adalah wajah presiden. Karena apapun yang dikerjakan harus hati hati  dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi ini sangat memalukan," kata pria yang akrab disapa Noel di Jakarta, Rabu (4/11/2020). 

Salah satu aktivis 98 ini mengatakan, pastinya Jokowi akan disalahkan lagi. Semua mata akan tertuju ke beliau. 

Padahal menurutnya, yang salah anak buahnya. Hanya karena tidak teliti dan tidak tegas. 

"Jangan sampai ada produk hukum yang sedang menjadi sorotan terus bermasalah di adminitrasi. Belum lagi subtansinya yang mengundang perdebatan di publik," tegas Noel. 

Noel mengatakan, seharusnya Pratikno bicara di depan publik dan mengakui kesalahannya. 

"Lebih bagus mundur. Lebih terhormat. Daripada salah terus," ucapnya. 

Menurut Noel, ada 2 kesalahan penulisan yang terjadi, pasal 6 di halaman 6 dan pasal 53 ayat 5 halaman 757. Kesalahan tulis ini telah membuat isi kedua pasal tersebut menjadi ambigu secara substansi dan menimbulkan prasangka dan kegaduhan baru. 

Kesalahan penulisan ada di pasal 6. Di bagian tersebut menyebutkan, 'Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi, "ada empat huruf, a sampai d, yang menjabarkan apa saja peningkatan ekosistem". 

Yang menjadi permasalahan, ternyata dalam Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun. Tidak ada ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6. 

Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. 'Ayat 5 pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3),'.