Kesalahan di UU Ciptaker, Pengamat: Pemerintah Perlu Minta Maaf

Alee
Kesalahan di UU Ciptaker, Pengamat: Pemerintah Perlu Minta Maaf

Jakarta, HanTer - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kesalahan yang terjadi pada UU Cipta Kerja, pemerintah perlu  minta maaf, dan berikan penjelasan yang jujur atas kesalahan tersebut. 

“Tak perlu malu. Rakyat pasti bisa memaafkan. Meski butuh waktu untuk memaafkan. 

Selanjutnya, kata Tony, pemerintah perlu mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU No 11/2020 tentang Ciptaker. 

Menurutnya, UU Ciptaker bisa diusulkan kembali jika pertama, situasi sudah reda. Kedua, tidak lagi mengulangi kesalahan formil maupun materiil. Ketiga, libatkan semua pihak yang berkompeten dan terdampak jika UU Ciptaker disahkan. Lebih baik ditunda dari pada berpotensi mamperbesar masalah dan risiko. 

‘Toh negeri ini tidak akan collaps dan bubar jika tidak ada UU Ciptaker,” ujar Tony.

Dia mengemukakan, kesalahan tak boleh terulang lagi. “Jika UU keliru dan presiden salah tanda tangan, maka nasib 270 juta rakyat Indonesia dipertaruhkan,” kata Tony.

Fatal

Menurut Tony, kesalahan dalam UU Ciptaker itu, menurut persepsi publik  fatal. Ada banyak masalah terkait materi dan proses. Di saat mata seluruh rakyat Indonesia memperhatikan, dan sebagian besar melakukan protes besar-besaran terhadap UU Ciptaker ini, presiden menandatangani naskah yang salah. 

Dimana letak kesalahannya? Perhatikan dengan cermat pasal 5 dan 6 UU Ciptaker ini.

Pasal 5 
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.
(Catatan: "Tidak ada masalah") 

Pasal 6
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi
a. penerapan perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
b. penyederhanaaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi
(Catatan: "Bermasalah") 

Perhatikan, pasal 6 merujuk pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c. Padahal, di pasal 5 tidak ada ayat (1) huruf a, b, c. Ini fatal. Kalau ini dianggap sekedar salah ketik, kesalahan administrasi, keliru! Ini undang-undang. Nasib anak bangsa, organisasi, korporasi, dan negeri ini ada di undang-undang. Salah titik atau koma saja, bisa sangat bermasalah di tingkat penafsiran, implementasi, tuntutan jaksa dan keputusan hukuman oleh hakim. Apalagi salah merujuk. 

Yang lebih fatal lagi, kesalahan ini terjadi saat UU Ciptaker sedang diprotes, didemo, digugat dan mendapat perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Ini, ceroboh dan seperti main-main. 

Tony mengemukakan, perlu juga ditelusuri, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. Apakah kesalahan ini hanya ada pada pihak istana yang tidak cermat, atau gak sempat membaca UU Ciptaker ini? Pasti tidak. Sebab, sebelum sampai ke meja presiden, naskah UU masuk dulu ke setneg. “Rakyat nanya: Setneg tidak cermat atau tidak baca?” katanya.

Belum lagi soal jumlah halaman. Dari baleg DPR berjumlah 812 halaman. Yang diteken presiden 1.187 halaman. “Apakah ukuran kertas atau fontnya yang berbeda? Atau redaksinya memang berbeda? Nah, DPR dan pihak istana tidak memberi penjelasan secara rinci. Gimana mau menjelaskan kalau tidak membaca, atau baca tapi gak cermat?” ungkap Tony.

Tetap Sah

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat permasalahan salah ketik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya.
 
"UU Cipta Kerja yang banyak kesalahan ketiknya itu sudah ditandatangani Presiden dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Naskah itu sah sebagai sebuah undang-undang yang berlaku dan mengikat semua pihak," kata Yusril dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.