Jadi Bumerang Bagi Rezim, Din: Pemanggilan Polda Atas Anies Bernuansa Politik

Alee/Oni
Jadi Bumerang Bagi Rezim, Din: Pemanggilan Polda Atas Anies Bernuansa Politik

Jakarta, HanTer - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin, mengatakan, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irrasional atau tidak wajar.

"Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan. Mengapa tidak Kapolda yang datang? Dan bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan ada pada Polri?," ujar Din dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, Kejadian ini merupakan preseden buruk bagi Polri yang dinilai `over acting`. "Apalagi terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa," ucap Din.

"Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," ungkapnya.

Seperti diketahui, polisi telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab, terkait kerumunan dalam acara resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Anies Baswedan, pihak yang dimintai klarifikasi oleh polisi hari ini adalah Ketua Satpol PP Arifin, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang, Ketua RT dan RW setempat, serta Babinkamtibmas.

Gubernur DKI Anies Baswedan pun memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, terkait kasus kerumunan massa Rizieq Shihab pada Selasa (18/11/2020).

Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat menuturkan, pemeriksaan terhadap Gubernur berkaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, dalam pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November lalu.

“Klarifikasi dilakukan untuk menjelaskan status DKI saat ini,” ungkap Tubagus di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11/2020).

Menurut Tubagus, polisi menanyakan seperti apa ketentuan menggelar acara di tengah status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. 

Termasuk, kata dia, apakah ada aturan yang dilanggar dalam hajatan putri Rizieq Shihab itu.

Pejabat pemerintah, kata dia, diminta menjelaskan ketentuan apa saja yang berlaku di wilayah berstatus PSBB transisi.