Kerumunan Terjadi di Daerah Lain, DPRD: Anies Sudah Menegakkan Aturan

sammy
Kerumunan Terjadi di Daerah Lain, DPRD: Anies Sudah Menegakkan Aturan

Jakarta, HanTer - Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh pihak Polda Metro Jaya prihal kerumunan massa di acara Habib Rizieq Syihab (HRS), menuai beragam rekasi di berbagai kalangan. Terutama di kalangan Anggota Legislatif DKI Jakarta.

Penasihat Fraksi PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menilai bahwa Anies sudah menegakkan aturan. "Pak Anies sudah jalankan aturan yang ada," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Adapun aturan yang dimaksud, terkait kerumunan yang sempat terjadi saat acara Habib Rizieq Syihab beberapa waktu lalu. "Itu yang saya dengar ada denda, jadi sudah dijalankan," ucapnya.

Suhaimi menilai, Anies telah menerapkan aturan dan proses yang benar. Dari surat imbauan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, hingga pemberian sanksi Rp50 juta karena adanya pelanggaran protokol kesehatan.

"Itu kan pertama ada surat, ada denda, Pak Anies tidak pilih kasih, sesuai dengan aturan, didenda. Kan begitu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Daerah Lain

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P Ahmad, meminta agar aturan untuk menegakkan protokol kesehatan diterapkan juga kepada semua pihak karena kegiatan kerumunan seperti yang di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, juga terjadi di daerah lain.

"Kerumunan banyak juga terjadi di tempat lain. Saya kira hampir seluruh daerah yang menggelar Pilkada ya," kata Riano di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Dirinya mengaku tidak mengetahui pasti apakah pihak-pihak terkait juga dikenai sanksi sesuai aturan. "Apakah Kapolda atau Kapolresnya dicopot? Apakah kepala daerahnya diperiksa? Semoga keadilan terasa se-Indonesia, bukan hanya di Jakarta," kata Riano.

Riano menilai, Anies serta jajarannya sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. 

"Pemprov DKI juga sudah bersurat ke keluarga atau tuan rumah pemilik hajat nikahan Habib Rizieq agar melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan," kata Wakil Sekjen Bamus Betawi ini.

Anies, kata Riano, juga telah melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan, dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp50 juta kepada keluarga Habib Rizieq yang tak bisa mencegah banyaknya massa yang hadir.

Riano meminta, siapa pun yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, harus diberi sanksi serupa. Termasuk juga gelombang demonstrasi yang menentang UU Cipta Kerja di berbagai daerah yang juga memicu risiko menjadi klaster penularan Covid-19.

"Kan tidak ada yang kebal hukum. Harus berlaku adil untuk semua, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh tebang kasih, demo Ciptaker, pilkada dan kegiatan kerumunan yang lain," tutup Ketua Komis A DPRD DKI periode 2014-2019 itu.

33 Pertanyaan

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Adapun kehadiran Anies tersebut untuk mengklarifikasi atas dugaan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Jalan Paksi, Petamburan III, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam lalu.

"Ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan (penyidik)," kata Anies usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/11/1020) malam.

Pertanyaan itu, sambung Anies, dijawab semua olehnya berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan.  "Semuanya sudah dijawab seusai dengan fakta yang ada, tidak ditambah tidak dikurangi," sambung Anies. 

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta ini untuk bisa menjelaskan, status DKI saat ini dimasa pandemi Covid-19.  

"Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB maka ada ketentuan lain. Pertanyaanya kepada penyelenggara negara di daerah bagaimana ketentuanya ada yang dilanggar gak pada acara itu, kalau ada yang dilanggar maka terjadi pidana," kata Tubagus di Mapolda Metro Jaya, Selasa siang.