Ulama Jatim Sebut Isu Agama Sudah Lewat di Pilkada 2020

Safari
Ulama Jatim Sebut Isu Agama Sudah Lewat di Pilkada 2020
KH. A. Halim Mahfudz MA, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur

Jakarta, HanTer - Pilkada 2020 dijadualkan sesuai rencana yaitu pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi yang membutuhkan kesadaran seluruh rakyat yaitu ancaman penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19. Pilkada kali ini momentum mencari pimpinan kepala daerah yang bisa menjaga keluarga, pendukung, dan masyarakatnya terhindar dari wabah Corona.
 
“Pilkada kali ini adalah mementum tepat paslon menunjukkan komitmen untuk melindungi keluarganya dan pemilihnya dari pandemi corona," kata KH. A. Halim Mahfudz MA, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur dalam keterangannya, Rabu (18/11/2020).
 
Menurut sepupu mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid ini, isu agama di Pilkada 2020  sudah lewat. Oleh karena itu isu agama jangkauannya semakin mengecil dan akan menghadapi banyak cibiran. Tantangannya adalah komitmen dan kepedulian paslon terhadap perlindungan kesehatan warga dan lingkungan secara luas.

"Paslon sudah waktunya meninggalkan isu-isu menggunakan agama karena yang dihadapi warga (dan paslon itu sendiri) adalah kesehatan diri dan keluarga, lingkungan dan bangsa secara umum dan masalah ekonomi. Ini saatnya mengangkat isu kesehatan dan perlindungan warga,” jelasnya.
 
KH. A. Halim memaparkan, keteladanan paslon juga menjadi perhatian warga karena dampak nyata perilaku paslon terkait dengan prokes dan kebutuhan warga saat ini. Ia menyebut, kehadiran public figure dalam kerumunan besar merupakan tindakan ganjil karena bertentangan dengan protokol kesehatan (prokes).
 
"Kita berdoa semoga Covid-19 di Jakarta dan daerah sekitarnya tidak makin meningkat, ujar Gus Iim panggilan akrab KH. Halim Mahfudz. 
 
Pantauan situasi dari beberapa daerah menunjukkan munculnya kesadaran beberapa pasangan calon (paslon) kepala daerah tentang pentingnya meningkatkan kesadaran bersama menangkal penyebaran virus. Perludem menandai kepatuhan pasangan calon atas penerapan prokes untuk menekan pelanggaran. 

Di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, dua kandidat kepala daerah di sana melaksanakan tahapan pemilihan sesuai prokes. Begitu juga yang terjadi di Pilkada Kota Mataram. Polresta Mataram mencatat empat paslon di Pilkada Kota Mataram mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan. 

Selain patuh terhadap protokol kesehatan, sejumlah paslon juga telah memanfaatkan kampanye sebagai momentum melawan Covid-19. Seperti yang telah dilakukan oleh tim paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Tiap paslon tentu paham cara dan strategi untuk menerapkan dan mempromosikan prokes ketika menghadapi persaingan dalam Pilkada.