Perintah Pangdam Jaya Disesalkan, Penertiban Baliho Habib Rizieq Bukan Kewenangan TNI

Safari
Perintah Pangdam Jaya Disesalkan, Penertiban Baliho Habib Rizieq Bukan Kewenangan TNI

Jakarta, HanTer - Sejumlah kalangan mempertanyakan kewenangan Pangdan Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman mencopot baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.  Penertiban baliho bukan kewenangan TNI, sehingga perintah Dudung untuk mencopot baliho tersebut di luar tugas pokok dan fungsi TNI.

“Penertiban baliho bukan kewenangan TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi 'dwifungsi ABRI' imbangi 'dwifungsi polisi'," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fadli Zon dalam akun Twitter @fadlizon, Jumat (20/11).

Tak Taat Aturan

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) KH Anton Tabah Digdoyo menegaskan, apapun jika tidak taat hukum atau aturan pasti kacau. Contoh kecil, olahraga yang kecil jika tidak taat aturan maka bisa berujung bunuh-bunuhan dan bisa membakar seluruh kota. Apalag dalam tata kehidipan yang kompleks maka wajib taati aturan itulah manusia butuh hukum atau UU.

Pernyataan KH Anton Tabah Digdoyo menanggapi Pangdam Jakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang  mencopot baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan alasan hanya tidak membayar pajak. 

"Semua harus taati UU. Tanpa kecuali, TNI. Dalam UU 34/ 2004 tentang TNI juga di UUD 45 dan konvensi dunia, gerak tentara diatur rinci. Sekecil apa pun pelibatan tentara ke otoritas sipil harus dengan keputusan politik. Ya sekecil apapun kecuali menghadapi bencana alam seperti tsunami di Aceh, tentara bisa dikerahkan tanpa keputusan politik," jelas KH Anton Tabah Digdoyo kepada Harian Terbit melalui sambungan telepon, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya, dalam keadaan normal dan darurat sipil penguasanya tetap sipil. Baru dalam keadaan darurat militer atau perang penguasanya TNI.

"Sekarang ini, negara normal. Darurat sipil pun tidak, apalagi darurat militer. Tapi kok tiba-tiba ada tentara masuk ke otoritas sipil tanpa keputusan politik, cuma masalah pajak? Benarkah HRS tak bayar pajak baliho?" tanyanya.

KH Anton menegaskan, saat ini yang mesasang baliho bukan HRS atau FPI, tapi yang memasang baliho dengan gambar HRS adalah umat. Selain itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawan juga menegaskan, iklan non komersil seperti iklan HRS, iklan parpol, ormas tak dikenakan pajak reklame.

Melanggar HAM

Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH mengatakan, pencopotan baliho HRS oleh personil TNI atas dasar perintah Pangdam Jaya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dilakukan Pangdam Jaya telah mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat.

Abdul Cair memaparkan, perintah pencopotan baliho HRS oleh Pangdam Jaya sangat disesalkan dan layak dipertanyakan. Karena tidak ada alas hak (wewenang) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu ada pada Satpol PP yang notabene berada di bawah Gubernur DKI Jakarta. 

"Selama pemasangan baliho tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka keberadannya adalah sah dan tidak dapat ‘dikebiri," paparnya. 

Ada Aktor

Sekretaris Umum Front Pembela Islam(FPI) Haji Munarman mengatakan semua pihak paham aktor dibalik pencopotan baliho HRS oleh TNI.  

Sebelumnya, viral video orang-orang yang berseragam loreng menurunkan baliho bergambar pimpinan FPI itu. Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman pun mengaku memerintahkan aksi itu karena ia klaim hal itu melanggar aturan pemasangan.

Ustadz Munarman menjelaskan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 mengatakan TNI hanya memiliki tugas untuk operasi perang dan operasi militer selain perang (OMSP).

"Tugas TNI yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya presiden," kata Munarman dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2020).

Ustadz Munarman menilai operasi militer selain perang yang dilakukan prajurit TNI hanya bisa berjalan berdasarkan keputusan politik negara oleh presiden. "Nah, rakyat tentu tahu, copot baliho itu perang atau bukan? Dan rakyat juga paham, yang bisa menggerakkan pada OMSP siapa dan motifnya apa?" katanya.

Suasana Chaos

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, kondisi chaos itu justru diciptakan oleh Pangdam Jaya yang telah menurunkan baliho IB HRS. Sebab UU 34 TNI menyatakan tidak menyinggung tupoksi TNI tertibkan baliho. Oleh karenanya bisa jadi tindakan Pangdam Jaya itu menjadi pintu masuk untuk ciptakan suasana chaos di Jakarta. 

"Dan tindakan Pangdam Jaya ini dapat diartikan militer urus hal-hal yang bersifar sipil. Apakah mau militerisasi atau apa? Apakah ini bisa buka ruang bagi militer untuk berpolitik? Atau ini bisa ditafsirkan militer tidak lagi percaya kepada pemerintahan sipil Jokowi?" tanyanya. 

Karena, sambung Muslim, penurunan Baliho bukan tugas TNI. Tapi, Pangdam Jaya perintahkan langsung lakukan penurunan baliho. Akibatnya, hal ini memunculkan berbagai macam spekulasi. Namun yang jelas tindakan Pangdam Jaya ini menciptakan suasana ketegangan dan bisa munculkan kekacaun di Ibukota.

"Kalau umat Islam tidak terima tindakan TNI ini. Bisa terjadi benturan antara Umat Islam dengan TNI. Dan apakah ini yang diinginkan untuk ciptakan susana kekacauan dan chaos? Dan kekacauan di Ibukota bisa berujung pada darurat militer di ibukota dan terjadi pengambil alihan kekuasaan karena Presiden tidak dapat kendalikan keamanan ibukota dan keamanan negara. Pangdam Jaya, Mayjen Dudung  yang pantas untuk jawab ini," paparnya. 

Didukung

Pendapat berbeda disampaikan anggota DPR RI lainnya, Dave Laksono, yang mendukung tindakan Dudung. Menurutnya, tindakan Dudung merupakan ketegasan seorang Pangdam Jaya untuk menindak pihak yang mengganggu persatuan Indonesia.

"Berdasarkan aturan dan informasi yang akurat, tidak mungkin seorang panglima secara gegabah. Bilamana hal itu sesuai aturan, saya akan dukung," kata Dave kepada CNNIndonesia.com.

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat menilai langkah TNI dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban spanduk dan baliho yang melanggar adalah sesuai aturan.

"Negara memang harus hadir mengatasi permasalahan yang dihadapi warganya. Sebaliknya, warga negara juga punya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.