Sebut Jakarta Bakal Chaos, Ada ‘Kompor” Memanaskan Situasi

Safari
Sebut Jakarta Bakal Chaos, Ada ‘Kompor” Memanaskan Situasi

Jakarta, HanTer - Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, jika ada yang mengklaim Jakarta tidak aman maka hal tersebut  adalah asumsi subyektif dan pihak lain perlu waspada karena "ada udang dibalik rempeyek" dengan penilaian asumtif tersebut. 

Abu pun meminta untuk hati hati dengan upaya cipta kondisi melalui opini atau propaganda soal keamanan dalam kondisi genting atau ada ancaman serius. 

"Padahal itu adalah "ancaman asumtif yang dipaksakan", karena realitasnya Jakarta tetap aman, tapi ada yang bekerja menjadi "kompor" untuk membuat panas situasi," ujar Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Minggu (22/11/2020).

Harits menilai, adanya saling klaim tersebut merupakan politik kekuasaan, egoisme kekuasaan mendorong bertindak over dengan kekuatan atau instrumen yang dimiliki untuk melakukan langkah-langkah yang cenderung otoriter alias suka-suka yang berkuasa.

"Publik perlu hati hati dan waspada atas tiap model adu domba dan rekayasa yang mengarah kepada kekuasaan otoriter," tandasnya.

Gaduh HRS

Terpisah, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, gaduhnya persoalan HRS ini seperti dijadikan pengalihan beberapa isu yang dilakukan pemerintah. Di antaranya, soal penanganan Covid-19 yang sampai saat ini tak kunjung jelas. Padahal anggaran penanganannya begitu besar dan sudah digelontorkan. 

"Soal krisis ekonomi yang berujung resesi ekonomi juga bisa jadi pengalihan isu dari persoalan HRS. Ini dilakukan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani hal tersebut," paparnya.

Persoalan HRS juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelompok yang berseberangan. Oleh karena itu kemungkinan chaos bisa terjadi apabila kegaduhan ini terus berlanjut. 

Adi menyebut, kemungkinan bisa saja chaos terjadi mengingat kondisi sudah semakin tak terkendali. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang semakin tidak pro rakyat.

Dia menyarankan, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik yang merangkul semua pihak termasuk pihak yang bersebrangan termasuk HRS mengingat negara butuh kerjasama semua pihak untuk mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi dan pandemi Covid-19.

"Sebaiknya pemerintah fokus bagaimana negara dan rakyat Indonesia ini keluar dari resesi ekonomi dan pandemi Covid-19 daripada gaduh dengan persoalan lain sebelum terlambat. Sebab kondisi rakyat hari ini sudah semakin lapar jangan sampai lapar yang dialami rakyat ini berujung pada kemarahan sehingga memicu gejolak sosial dan politik," tandasnya.