Tak Mengindahkan Aturan Upah Minimum dan PHK, Buruh Gugat 12 Poin UU Ciptaker ke MK

Harian Terbit/Safari
Tak Mengindahkan Aturan Upah Minimum dan PHK, Buruh Gugat 12 Poin UU Ciptaker ke MK

Serikat buruh dan pekerja yang tergabung dalam kelompok Buruh Menggugat UU Cipta Kerja mengajukan uji materiil terhadap 12 poin dalam tiga pasal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gugatan diajukan oleh sembilan serikat buruh di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Selain itu ada juga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes-R), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen. Ada juga tiga orang yang menggugat sebagai perseorangan, yakni satu pekerja tetap PT Honda Precision Parts Manufacturing, pekerja kontrak PT IDS Manufacturing Indonesia dan pekerja alih daya PT Haleyora Powerindo.

Gugatan dengan nomor perkara 101/PUU-XVIII/2020 tersebut disidangkan pertama kalinya, Selasa (24/11/2020).
"Dalil permohonan bahwa pemohon mengajukan uji materiil Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83," ungkap kuasa hukum pemohon, Muhammad Ali Asrun dalam sidang virtual yang dilaksanakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Ia menjabarkan terdapat 12 poin yang diajukan untuk diuji oleh MK. Yakni aturan terkait lembaga pelatihan kerja pada Pasal 81 angka 1. Aturan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Pasal 81 angka 3. Aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu angka 12, 13, 15, 16, dan 17. Selanjutnya terkait pekerja outsourcing Pasal 81 angka 18, 19, dan 20. Aturan terkait waktu kerja Pasal 81 angka 21 dan 22.

Selain itu aturan terkait cuti pada Pasal 81 angka 23. Aturan tentang upah dan upah minimum pada Pasal 81 angka 24 sampai 36. Lalu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dan penghargaan masa kerja Pasal 81 angka 44 sampai 46, angka 51 sampai 56, serta angka 56 dan 58. Juga aturan terkait penghapusan sanksi pidana pada Pasal 81 angka 62, 63, 65, dan 66. Hingga aturan terkait jaminan sosial pada Pasal 82 angka 1 dan 2, serta Pasal 83 angkat 1 dan 2.

Dalam petitumnya, Ali meminta hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pihaknya dengan menyatakan sejumlah aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, UU Ciptaker tidak mengindahkan adanya aturan terkait upah minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, dan cuti yang dinilai dapat merugikan kesejahteraan buruh. Ia juga menyinggung putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, dimana hakim menyatakan pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan outsourcing atau alih daya harus dilindungi haknya.

Namun UU Ciptaker, lanjutnya, justru akan memberi keleluasaan perusahaan dalam mempekerjakan pekerja alih daya yang sebelumnya dibatasi.

"Karena itu yang mulia, kami memohon putuskanlah dengan seadil-adilnya. Karena kami berharap negara hadir dalam perlindungan (buruh) di tengah investasi," jelasnya.

Sebelumnya, Said mengaku pihaknya ragu dengan keberhasilan penggugatan UU Cipta Kerja ke MK. Lantaran ada tiga hakim MK yang diusulkan oleh DPR. Ia khawatir hal ini akan berpengaruh pada putusan di meja sidang. 

#UU   #Ciptakerja   #omnibuslaw   #mk   #buruh