Pakar: Gara-gara Covid-19 Gubernur Tak Bisa Dicopot

Safari
Pakar: Gara-gara Covid-19 Gubernur Tak Bisa Dicopot
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Jakarta, HanTer - Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, Mendagri tidak dapat memberhentikan kepala daerah jika terkait dengan urusan Covid-19. Karena Mendagri hanya dapat memberhentikan kepala daerah jika kepala daerah mengabaikan program strategis nasional.

"Program strategis nasional, yaitu program pembangunan demi kesejahteraan nasional dengan melakukan 2 kali pemberhentian sementara dan setelah itu pemberhentian tetap berdasarkan Pasal 68 UU Pemda," ujar Feri, Selasa (24/11/2020).

"Namun untuk urusan penanganan kesehatan, bukan termasuk urusan Mendagri. Mendagri tidak dapat memberhentikan kepala daerah terkait urusan Covid-19," imbuhnya. 

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat ini memaparkan,  berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, bahwa DPRD dan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki peran memberhentikan kepala daerah. 

Menurutnya, pemberhentian kepala daerah itu pun, harus melalui proses di DPRD yang dapat dimulai dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Jika dalam paripurna menyatakan pendapat DPRD menghendaki kepala daerah diberhentikan Pasal 78 UU Pemda maka ketua DPRD mengajukan perkara pemberhentian itu kepada Mahkamah Agung (MA). 

"Jika MA menyetujui pendapat DPRD maka kepala daerah berhenti," jelasnya.

Kerugian Besar 

Sementara itu, pakar Otonomi Daerah (Otda) Indonesia Djohermansyah Djohan mengemukakan,  jabatan kepala daerah seperti gubernur tidak bisa serta merta dicopot oleh Mendagri. Seorang kepala daerah bisa saja dicopot hanya jika melakukan pidana, itu pun setelah melalui prosedur panjang. Di dalamnya disertakan bahwa kepala daerah bisa saja diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Tidak bisa langsung dicopot, kalau langsung dicopot bahaya sekali karena kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat," kata Djohermansyah.

Pencopotan kepala daerah langsung, kata Djohermansyah hanya merugikan masyarakat. Apalagi pemilihan kepala daerah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. "Jadi kalau dicopot sayang sekali, rugi sekali negara ini membayar pesta demokrasi selama ini," bebernya.

Djohermansyah menuturkan bahwa pencopotan kepala daerah hanya dapat dilakukan ketika ia melakukan pidana. Hal ini tertuang dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 yakni seorang kepala daerah yang melakukan pidana akan diberhentikan sementara.

"Misalnya ia melakukan korupsi, dengan statusnya itu dia akan diberhentikan sementara sampai dengan kasus hukum inkrah," jelas Djohermansyah.

Menanggapi kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa COVID-19 yang termaktub dalam instruksi Tito, Djohermansyah beranggapan belum ada aturan yang pas untuk dikenakan kepada kepala daerah. Pidana juga belum bisa dijatuhkan kepada kepala daerah yang dianggap tidak mengikuti protokol kesehatan tersebut.

"Sampai sekarang kan masih jadi perdebatan. Kalau kepala daerah melanggar pidana, lantas pidana apa yang dilakukan oleh kepala daerah sehingga harus dicopot?" paparnya.

Diketahui dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (18/11/2020), Mendagri Tito Karnavian mengatakan telah menerbitkan instruksi penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) menanggapi adanya kerumunan massa dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," paparnya.