Munas MUI Lebih Membahas Mengedepankan Islam Moderasi

Danial
Munas MUI Lebih Membahas Mengedepankan Islam Moderasi
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI M. Cholil Nafis. Foto Ist

Jakarta, HanTer - Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, serta UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen menjadi tema utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas X pada 25-27 September, di Hotel Sultan, Jakarta.

Namun yang menjadi fokus utama Munas adalah Islam wasathiyah atau moderasi Islam, harus terus menerus diarusutamakan di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Amirsyah Tambunan mengatakan, tema Munas tahun ini sengaja dirancang untuk meluruskan arah bangsa dengan Islam moderasi, Pancasila dan UUD.

“Tema ini memang refleksi lima tahun kerja MUI ke depan, bagaimana MUI bersama umat dan pemerintah untuk membangun bangsa yang searah dengan nilai Pancasila juga membangun pemahaman umat dengan Islam moderat yang rahmatan lil alamin atau islam yang mampu mewujudkan keadilan,” kata Amirsyah disela acara Munas MUI, Rabu (25/11/2020).

Amirsyah menjelaskan, ada beberapa agenda yang dibahas dalam Munas ini. Di antaranya, membahas penyempurnaan pedoman dasar rumah tangga, membahas garis besar program kerja lima tahun ke depan. Selain itu, membahas soal fatwa yang menyangkut banyak hal, termasuk mengenai haji, zakat, dan hal lain. Serta tentang rekomendasi dalam dan luar negeri, sehingga dunia islam bisa bersinergi untuk mewujudkan perdamaian

Sementara Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan MUI Muhammad Cholil Nafis mengatakan, MUI sebagai payung besar umat Islam harus bisa menaungi, melayani, dan mendukung kepentingan umat. MUI juga, kata Cholil, sebagai mitra pemerintah.

“Mitra itu bukan musuh, tapi teman. Teman itu mengingatkan teman jika ada yang salah. Tidak selamanya MUI mendukung pemerintah, adakalanya juga MUI memberikan kritik dan masukan jika pemerintah melenceng, karena MUI bukan eksekutor, jika kebijakan pemerintah benar ya kami dorong,” terangnya.

Selain membahas program, Munas ini juga akan memilih ketua umum dan kepengurusan untuk periode 2020-2025. Menurut dia, posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah.

Ada beberapa nama yang santer disebut akan menjadi kandidat calon ketua umum MUI. Beberapa nama yang beredar dari NU adalah Rais Aam PBNU KH Miftakhul Ahyar, Nasaruddin Umar. Dari Muhammadiyah muncul lagi nama Syafiq Mughni atau KH Muhyiddin Junaidi.

“Mungkin sosok Kiai Miftah sebagi Rais Aam PBNU, tradisi yang berlaku, Rais Aam itu sudah pasti jadi ketua umum. Orang berfikir yang jadi ketum itu Rais Aam berikutnya. Masuk Rais Aam kan sudah terkualifikasi maka otomatis beliau mendapat apresiasi,” jelasnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam menjelaskan, di dalam munas juga pihaknya sudah menyiapkan lima draft fatwa yang nanti dibahas dalam munas tersebut. “Saya sudah menyiapkan 5 draf fatwa kesehatan haji dan umroh . Yaitu pemanfaatan vaksin, penggunaan masker bagi jamaah saat ihram, pendaftaran haji yang berasal dari utang, pendaftraan haji pada saat usia masih belia, dan penundaan pendaftraan haji bagi orang yang sudah mampu,” terangnya.

Pembukaan Munas MUI dibuka lansung Presiden Joko Widodo secara daring. Agenda penting di munas yakni pemilihan ketua umum MUI dan dewan pimpinan MUI periode 2020-2025. Serta pemilihan ketua dewan pertimbangan MUI periode 2020-2025. Tim formatur yang akan memilihnya.

Agenda utama munas di antaranya, menilai pertanggung jawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025, dan menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Kemudian menetapkan fatwa dan rekomendasi, dan memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025.

Para peserta munas juga membahas dan memutuskan berbagai rekomendasi MUI untuk kemajuan dan kemaslahatan umat, bangsa serta negara. Rekomendasi ini merupakan salah satu sumbangsih pemikiran MUI.