KAMI: Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19 dan Resesi Ekonomi

Alee
KAMI: Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19 dan Resesi Ekonomi

Jakarta, HanTer - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyatakan Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, khususnya Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.  Pandemi Covid-19 hingga Bulan Kesebelas (Nopember 2020) di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir. 

Demikian antara lain pernyataan keprihatinan KAMI dalam keterangan resmi yang diterima Harian Terbit, Kamis (26/11/2020). Pernyataan ditandatangani Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab , dan M. Din Syamsuddin.

KAMI menyebut, Pemerintah tidak melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang UU tersebut. Dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 terkesan tidak adanya Rencana Aksi yang jelas dan sistematis, dan Pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab/koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis. Selain dari pada itu, Pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi. 

KAMI juga melihat, resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh Pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang, pembatalan program-program pembangunan infrasturktur. Sementara itu, Pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang.

 KAMI juga prihatin dengan cara, pendekatan, dan sikap Pemerintah yang terkesan tidak memiliki perasaan adanya krisis (sense of crisis) dengan memaksakan kehendak membentuk Undang-Undang yang tidak mendesak dan tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, serta dinilai bertentangan dengan Konstitusi, seperti UU tentang Minerba, UU No. 2 Tahun 2020 (eks PERRPU No. 1 Tahun 2020, UU tentang Cipta Kerja, atau RUU tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila. 

Dapat ditengarai bahwa Pemerintah seolah-olah ingin memanfaatkan keadaan darurat dengan meloloskan produk hukum dan perundangan tersebut. 

Memprihatinkan dan mengeritik keras sikap Pemerintah yang menampilkan arogansi kekuasaan, abai terhadap aspirasi rakyat, dan menindak secara represif rakyat kritis, bahkan menangkap mereka secara tidak benar dan tidak berkeadilan.

Untuk itu KAMI meminta Polri untuk mengemban fungsinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat secara sejati, dan menegakkan hukum secara berkeadilan. Begitu pula kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamalkan Sapta Marga, menjadi Tentara Rakyat: Berasal dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. 

#Corona   #covid-19   #resesi   #ekonomi   #kami