Risma Bukan Menteri Jakarta, Rakyat Butuh Kerja Nyata, Aksi Pencitraan Lewat Blusukan Tak Menarik Lagi

Sammy
Risma Bukan Menteri Jakarta, Rakyat Butuh Kerja Nyata, Aksi Pencitraan Lewat Blusukan Tak Menarik Lagi
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan menyambangi warga ke kolong jembatan

Jakarta, HanTer - Aksi blusukan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini kerap menjadi sorotan. Terlebih, keinginannya yang ingin merelokasi warga kolong flyover. Berbagai kalangan pun mengkritik hal tersebut.

Diketahui, keinginan tersebut dicetuskan oleh Tri Rismaharini saat melakukan blusukan bersama rombongan Kementerian Sosial di Flyover Pramuka, Jalan Pramuka Sari II, pada (2812/2020) lalu.

Melihat banyaknya warga yang tinggal di kolong flyover dengan kondisi yang memprihatinkan, akhirnya membuat Tri Rismaharini menawari mereka untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak.

Menilai hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, membangun citra melakukan blusukan tak lagi menarik.

"Citra harus dibangun dengan kerja nyata. Blusukan bagus, tapi yang banyak memberi efek positif kerja nyata, seperti bantuan sosial yang merata serta memberikan kehidupan layak ke mereka yang kesusahan hidup," ujar Adi di Jakarta, Minggu (3/1/2021).

Ia melihat, menyapa dan berdialog dengan pemulung merupakan sesuatu yang bagus. Namun ia menyarankan, hendaknya jangan berhenti di situ.

Adi berharap, Risma bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih bermartabat agar tak memulung lagi. "Kalau itu yang dilakukan Risma, sangat luar biasa," kata analis politik asal UIN Jakarta ini.

Menurutnya, metode blusukan bukan berarti salah. Tapi, dia melihat metode ini sudah jamak dilakukan elite negeri ini.

Tak Perlu Blusukan

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, menyarankan agar Risma dapat membagi tugas dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menyelesaikan masalah sosial di Ibu Kota. Menurut Nirwono, Risma tidak perlu melakukan blusukan ke kawasan kumuh di DKI Jakarta.

"Harus dibagi dengan jelas mana yang menjadi tugas Pemprov DKI dan mana yang menjadi tugas utama Mensos yang fokusnya se-Indonesia," ujar Nirwono di Jakarta, Minggu (3/12/2021).

Nirwono menilai, selaku Menteri yang sekaligus menjabat menjadi Wali Kota Surabaya itu, semestinya berfokus pada penyelesaian masalah sosial di perkotaan seluruh Indonesia.

Ia juga menyarankan, Risma bekerja untuk memverifikasi data penduduk miskin dan pengangguran secara akurat.

Selama pandemi Covid-19 ini, kata dia, berpotensi terjadi lonjakan penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan bantuan tunai yang bakal diberikan pemerintah tepat sasaran.

"Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat saja, tapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi terbangun," terang dia.

Dirinya menambahkan, Risma mempunyai pekerjaan rumah dalam memastikan peran ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga, mendampingi anak belajar daring dan membantu suami menambah penghasilan. Risma, lanjut dia, hendaknya melihat data di media sosial maupun big data yang ada di instansinya.

"Risma harus bisa memastikan ketahanan keluarga selama pandemi ini. Bagaimana mendorong usaha rumahan untuk ibu atau suami yang kena PHK atau menganggur selama pandemi ini," ungkapnya.

Selain itu, Risma bisa memanfaatkan data jumlah penduduk miskin untuk program pengentasan kemiskinan sampai dengan 2024 atau hingga 2030. Sedangkan, Pemerintah DKI, kata dia, bisa memverifikasi data jumlah penduduk miskin DKI dengan data BPS, Kemensos, dan DKI. "Sehingga tidak ada lagi perbedaan data," ujarnya.

Berbekal data itu, Pemerintah DKI bisa membuat program pengentasan kemiskinan, penataan kampung miskin, pembangunan rusunawa untuk merelokasi penduduk miskin yang tinggal di kampung kumuh atau terkena pembangunan kota.

"Bahkan revitalisasi sungai, situ, danau, embung, waduk, dan kawasan rawan bencana," ucapnya.

Menteri Jakarta

Sebelumnya, kritik juga sempat dilontarkan oleh Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi. Dirinya menyoroti keinginan Mensos Risma yang ingin merelokasi warga kolong flyover.

Menurutnya, Risma bukan Menteri Jakarta, sehingga tidak perlu membuat kebijakan semacam itu. Menurutnya, jika kebijakan tersebut tetap dibuat, kebijakan itu juga harus diterapkan ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta.

"Bu Risma, Anda itu bukan Menteri Jakarta. Jika Anda buat kebijakan relokasi warga kolong flyover, maka kebijakan itu diterapkan ke seluruh Indonesia, bukan Jakarta saja," kata Teddy Gusnaidi dari cuitan Twitter @TeddyGusnaidi, Sabtu, (3/1/2021).

Teddy Gusnaidi lantas mengingatkan Risma bahwa Jakarta sudah memiliki Gubernur, yakni Anies Baswedan. "Jakarta sudah ada Gubernurnya, biar dia terapkan kebijakan Anda. Sejelek-jeleknya Anies, dia itu Gubernur Jakarta," ujar Teddy Gusnaidi.

Teddy Gusnaidi pun meminta Risma agar fokus membuat dan merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang, agar dampaknya bisa lebih terasa oleh rakyat.

"Buat kebijakan dan revisi kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang, sehingga ketika diterapkan bisa langsung terasa oleh rakyat," kata Teddy Gusnaidi.

Dia juga meminta Risma untuk menghentikan dulu aksi pencitraannya, melupakan sejenak sorot kamera, dan lebih fokus bekerja sebagai Mensos.

"Fokus kerja buat kebijakan yang keren, jangan dulu pencitraan. Masih banyak yang harus Ibu Risma kerjakan dan benahi. Lupakan dulu sorotan kamera dan pujian," kata Teddy Gusnaidi.