Mengkebiri Pelaku Kejahatan Seksual Bukan Jalan Keluar yang Adil

Safari
Mengkebiri Pelaku Kejahatan Seksual Bukan Jalan Keluar yang Adil
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Presidium Jaringan AKSI Inklusi dan Inspiratif Untuk Remaja Perempuan, Evie Permata Sari mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Pelaku Kekerasan Seksual merupakan, putusan progresif. 

Namun, lanjutnya, mengkebiri pelaku kejahatan seksual bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak. 

"Karena tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku," ujar Evie kepada Harian Terbit, Senin (4/1/2021).

Evie memaparkan, selain bukan jalan keluar yang adil, IDI juga belum setuju atas putusan hukuman kebiri. Oleh karenanya IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri dengan alasan pelaksanaan hukuman kebiri dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik Kedokteran Indonesia. 

Menurutnya, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. "Dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak," tandasnya.

Sebagai solusi, Evie menyarankan, pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup bagi kejahatan perkosaan yang berulang, serta melakukan pemantauan agar setiap hakim untuk secara konsisten menjatuhkan hukuman tersebut. Selain itu pemerintah perlu secara serius melakukan penanganan korban secara serius, untuk menghilangkan beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh korban.

"Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang memberikan hukuman tambahan dalam bentuk “Reparasi kepada Korban dan Perawatan Psikologis pada Pelaku” dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam PERPU tersebut," paparnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Pelaku Kekerasan Seksual. Namun PP ini diteken pada 7 Desember 2020 ini mengundang banyak kontroversi bagi aktivis perempuan. 

Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul, akan dihukum pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Pelaksanaan kebiri, pemasangan alat elektronik, dan rehabilitasi ini diserahkan kepada jaksa. "Setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial," seperti tertulis dalam Pasal 2 ayat 3 PP tersebut, yang diunggah di JDIH Sekretariat Negara, Senin (4/1/202).

Kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Adapun Kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.Adapun bentuk Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik.

#Pelecehan   #anak   #sekolah   #pelajar   #sma   #kebiri