Dugaan Ada Komisi, BPK Harus Audit Proyek Infrastruktur

Rakyat Lagi Susah Masih Tega Nyolong, Hukum Mati Saja!

Safari
Rakyat Lagi Susah Masih Tega Nyolong, Hukum Mati Saja!
Ilustrasi pengerjaan proyek infrastruktur

Jakarta, HanTer - Saat rakyat lagi susah masih ada yang tega menyolong uang negara. Bahkan mereka diduga menerima uang sogokan dari pembangunan infrastruktur antara 2 Persen sampai 20 persen. Sejumlah kalangan mendesak BPK mengaudit dana infrastruktur dan meminta KPK untuk menangkap pelakunya. Jika terbukti dihukum mati saja.

“Kenapa pejabat & birokrat terus mengebu2 utk bangun infrastruktur, walaupun masih pandemi covid dan belum prioritas? Karena kickback (sogokannya) mulai dari 2% sampai 20%! Kami minta @bpkri segera audit semua proyek infrastruktur 2019-2020. Rakyat susah, kok masih tega nyolong?” tanya tokoh nasional Rizal Ramli (RR), dalam akun Twitternya, Senin (4/1/2021).

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta,  Joran Pulungan mengatakan, ditengah pandemi Covid - 19 saat ini, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran terus bertambah dan rakyat bertambah miskin. Seharusnya hal inilah yang menjadi fokus utama pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian yang sudah susah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. 

"Terkait hukuman apa yang tepat bagi para pelaku, menurut saya hukuman mati merupakan salah satu jalan agar para penyolong atau koruptor mendapatkan efek jera sehingga kasus korupsi bisa diminimalisir," jelas Joran Pulungan kepada Harian Terbit, Senin (4/1/2021).

Sebelumnya, mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Irawan mengatakan, jika ditemukan bukti kuat, terdapat konstruksi hukum yang memungkinkan tersangka korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.

Menurut Asep hukuman itu layak dijatuhkan, karena dilakukan saat pandemi dan resesi, terlebih peringatan telah diutarakan Presiden Joko Widodo dan pimpinan KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana.

"Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain, yaitu menegakkan hukum tuntutan pidana mati," kata Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Slogan Kerja

Rizal Ramli juga mempertanyakan slogan kerja yang kerap disebut-sebut oleh pemerintah, dimana menurutnya keuntungan tidak didapat untuk masyarakat.

“Kerja, Kerja, Kerja. Belanda juga pakai slogan itu, spy rakyat rajin bekerja, tapi nilai tambahnya disedot ke negeri Belanda. Kerja3x, Tanpa strategi& fokus, hasilnya ambyar & rakyat makin miskin. Pandemi, masih fokus infrastruktur, yg 3O (overprice, over-borrowing& oversupply).,” tegasnya.

Didukung

Pernyataan Rizal Ramli pun mendapat dukungan dari pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Jerry pun meminta agar pemerintah menghentikan proyek infrastruktur karena saat ini sedang pandemi Covid-19. Apalagi rakyat saat ini juga tidak membutuhkan infrastruktur. Saat ini rakyat hanya membutuhkan bansos, lapangan Kerja dan stimulus.

"Ambisi aneh ini dengan fokus ke pilot project yang besar. Ini akan menambah beban negara dan utang kian membengkak," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Senin (4/1/2021).

Jerry menyebut, harusnya pemerintah bisa membedakan program dan kebijakan "needs and wants" kebutuhan dan keinginan. Jerry pun menilai program Jokowi kebanyakn mengarah ke wants bukan needs. Oleh karena itu  seharusnya Menteri PUPR bisa membaca saat ini darurat covid-19 dan sudah memakan korban diatas 20 ribuan. 

"Orang saat ini berpikir survive bukan memikirkan jembatan dan jalan. Mana mungkin dalam kondisi PSBB atau daerah red zone Covid-19. Ini petinggi kita kurang melihat apa yang dibutuhkan publik. Proyek infrastruktur mungkin bagian menghabiskan anggaran Silpa. Atau menghabiskan duit hutang luar negeri. Sebaiknya hentikan proyek infrastruktur dan memusatkan ke pengadssn vaksin corona," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengaku sangat setuju dengan pernyataan Rizal Ramli yang mengkritik pemerintah. Edysa pun meminta agar pemerintahan saat ini harusnya fokus pada kebutuhan hidup dan kesehatan rakyat. 

Oleh karena itu pemerintahan saat ini bukan malah mengejar proyek-proyek yang justru hanya membuang-buang uang dan waktu sementara rakyat bertambah miskin. "Dengan demikian maka artinya pemerintah tak serius ngurus rakyat. Pemerintah ada ternyata belum sepenuhnya untuk rakyat," paparnya

Eki, panggilan akrab Edysa menuturkan, saat Belanda dan Jepang menjajah Indonesia pun membuat insfrastruktur tapi untuk mengangkut hasil bumi Indonesia ke Belanda dan Jepang. Akibatnya, banyak rakyak yang tetap hidup susah dan melarat. "Jadi pertanyaannya insfrastruktur itu untuk siapa? Menyenangkan investor dan mengejar fee proyek?” tanya Eki.

#korupsi   #bpk   #kpk   #infrastruktur   #corona   #covid-19