Pengamat Benarkan Pernyataan Amien Rais 

Safari

Jakarta, HanTer - Pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) diamini sejumlah pengamat politik. Mereka menyebut rezim saat ini mempraktikkan demokrasi kriminal.

“Tudingan Amien Rais terkait pemerintah yang menghabisi demokrasi benar. Sayangnya, tudingan Amien Rais terhadap pemerintahan saat ini sudah telat. Karena Jokowi sejak awal terpilih sudah mengubur demokrasi, reformasi sekaligus tatanan hukum Indonesia,” kata pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (4/1/2021).

Aminudin menegaskan, pilar penting demokrasi adalah chek and balances antara parlemen dan kekuasaan eksekutif (Kepresidenan). Sehingga jika fraksi-fraksi partai yang representasi rakyat di parlemen diintertervensi dan dikooptasi oleh pemerintah maka habislah tatanan demokrasi sekaligus tatanan hukum. Karena parlemen yang seharusnya sebagai penyeimbang Presiden melalui pengawasan hanya jadi tukang stempel Presiden.

"Padahal dalam.sistem presidensial di Indonesia lembaga kepresidenan memiliki otoritas sangat luas termasuk dalam seleksi dan pengangkatan sektor yudisial seperti MA dan MK Apalagi kepolisian dan kejaksaan," paparnya.

Kriminal

Sementara itu, pengamat politik Rusmin Effendy menilai tudingan Amien Rais terkait  pemerintah yang menghabisi demokrasi tepat dan benar. Bahkan Rusmin menyebut pemerintah Jokowi sedang mempraktikkan demokrasi kriminal dengan cara memberanguskan Front Pembela Islam (FPI) yang dinilainya sebagai musuh negara.

"Segala macam cara dilakukan hanya untuk menghabisi FPI. Rezim ini mempertontonkan demokrasi kriminal," kata Rusmin kepada Harian Terbit, Senin (4/1/2021).

Tidak Tepat

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa Pemerintah membubarkan FPI dengan dasar kuat dan sesuai dengan undang-undang. "Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak terlalu tepat," kata Maman Imanulhaq, Senin (4/1/2021).

Maman mengatakan bahwa demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi harus pula belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah. Menurut dia, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang.

"Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam," katanya mengingatkan.

Ia berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional. "Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan," ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu.

Pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI. Organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.

Selain itu, Pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. Tercatat 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme dan sebanyak 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya. Anggota FPI juga sering meresahkan dengan melakukan razia, kegiatan yang semestinya dilakukan petugas pemerintah.

Pada masa pandemi ini, Rizieq juga sering mengumpulkan massa. Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS. Dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis (31-12-2020), pemimpin FPI Rizieq Shihab tampak menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS. Menurut Rizieq, ISIS punya cita-cita mulia. Rizieq juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS.
 
Sebelumnya Amien Rais menilai pembubaran FPI sebuah langkah politik yang menghabisi demokrasi. Amien mengingatkan perihal kepemimpinan  kepada Presiden Joko Widodo soal adanya pemimpin di masa lalu dengan sangat ganas dan zalim akan mendapatkan pembalasan. 

#FPI   #Mahfud   #habibrizieq   #ormas   #islam   #amienrais