Bebas Berkeliaran, Kejar dan Tangkap 7 Buronan KPK 

Sammy
Bebas Berkeliaran, Kejar dan Tangkap 7 Buronan KPK 
Ilustrasi tahanan KPK

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 7 orang yang masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK sepanjang 2020. Berbagai kalangan menyerukan agar KPK dapat lebih serius dalam memburu para buronan korupsi yang sampai saat ini masih belum tertangkap.

Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, menilai, capaian kinerja KPK saat ini masih belum optimal. Meski, berhasil mengungkap sejumlah skandal korupsi hingga menangkap para tersangka sepanjang tahun 2020 lalu.

Menurut Amir, kinerja lembaga antirasuah itu dinilai masih jauh dari harapan. "KPK sebaiknya fokus ke penegakkan hukum korupsi. Terutama di masa Covid-19 ini," katanya di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Ia menegaskan agar lembaga antikorupsi itu dapat fokus terhadap puluhan kasus yang tengah ditangani saat ini. Terlebih, dalam hal memburu buronan korupsi yang sampai saat ini masih belum tertangkap.

"Tindakan memburu para buronan korupsi ini lebih baik dilakukan. Terlebih untuk memperkuat kepercayaan publik yang rendah terhadap lembaga antikorupsi ini," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, pihak KPK sempat mengumumkan 7 orang yang masih menjadi DPO KPK sepanjang 2020.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 yang ditayangkan di kanal YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

"Jumlah DPO sebanyak 10 orang, 3 orang sudah ditangkap KPK," kata Nawawi beberapa waktu lalu.

Adapun ketujuh orang yang masih DPO yaitu,:

1). Mantan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang tersangkut dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

2). Kirana Kotama dalam tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait penunjukan Ashanti Sales sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina tahun 2014.

Suap diberikan kepada Arif Cahyana selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (Persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Tehnologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (Persero).

3). Sjamsul Nursalim dalam kasus korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI.

4). Itjih Sjamsul Nursalim terkait kasus korupsi bersama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI kepada BPPN yang yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pengendali BDNI.

5). Izil Azhar terkait kasus bersama-sama drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

6). Suryadi Darmadi adalah pemilik PT Darmex atau PT Duta Palma Group yang menjadi buronan dalam kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

7). Samin Tan dalam perkara pemberian hadiah kepada penyelenggara negara Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR RI periode 2014-2019 terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asminn Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Marwah KPK

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, mengatakan, Pemerintah dan DPR memiliki peran untuk bisa menguatkan kembali KPK. Menurut dia, KPK saat ini lemah dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pemerintah dan DPR yang seharusnya memperkuat KPK. Malah melemahkan dan menghancurkannya. Peran pemerintah dan DPR harusnya mengembalikan marwah KPK seperti dimasa lalu, yang garang dan tak kompromi pada para koruptor-koruptor kelas kakap," kata Ujang di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Ia menganggap, saat ini KPK sudah sulit untuk dikuatkan. Ia justru menilai terlalu banyak pihak yang ingin melemahkan lembaga antirasuah tersebut. "Sulit tuk menguatkan KPK, karena keinginan mereka memang melemahkannya," ucap Ujang.

Ujang menyebut perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK. "Langkah kongkritnya ya revisi kembali UU KPK. Kan tak mungkin, selama pemerintah dan DPR nya masih aktor-aktor yang sama," ucap dia.

Ia mengatakan, rakyat bisa melihat lemahnya KPK saat ini di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Menurutnya, rakyat sudah kecewa dengan kinerja KPK yang jauh dari kata pemberantasan korupsi.

"Dan rakyat juga sudah paham tentang kondisi saat ini, sangat merugikan rakyat. Dan menguntungkan mereka yang korup. Karena mereka yang korup, datang dari mereka-mereka yang punya jabatan dan kekuasaan," ucap Ujang.

Ia menyebut para koruptor kini bisa bebas menyalahgunakan uang negara dengan adanya revisi UU KPK. Oleh sebab itu, komisi antirasuah kini melempem dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus korupsi.

"Makin pesta pora para koruptor, makin senang. Karena itulah yang mereka inginkan. KPK dilemahkan, sehingga korupsi makin merajalela kemana-mana," tutur dia. 

#Korupsi   #buronan   #kpk