Pengamat: Ada Gerakan Politik Jelang Pemilu, Blusukan Risma Strategi Politik Jegal Anies di Pilpres 2024

Sammy
Pengamat: Ada Gerakan Politik Jelang Pemilu, Blusukan Risma Strategi Politik Jegal Anies di Pilpres 2024
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan menyambangi warga ke kolong jembatan

Jakarta, HanTer - Blusukan ala Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di kawasan Jakarta menuai kritik. Berbagai kalangan menilai, blusukan yang dilakukan Risma tersebut bernuansa politik menuju pemilu mendatang. Juga salah satu strategi politik untuk menjegal Gubernur Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono melihat gerakan yang dilakukan Risma merupakan gerakan politik. Terlebih memang Risma merupakan seorang politisi. 

"Apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis. Kayaknya mereka mulai bertarung," kata Mujiyono.

BACA: Wagub DKI Heran Ada Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Risma Diminta Jujur Benarkah Mereka Gepeng Sesungguhnya?

Menuju Pilpres

Hal senada disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Dia menilai aksi Ketua DPP PDIP itu ada manuver politik menuju ajang pemilu berikutnya. “Ada maneuver politik menuju Pilpres 2024,” ujarnya, Selasa (5/1/2021).

Jerry menyebut, Risma salah satu kader PDIP yang disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Jadi, lanjutnya, Risma harus membuktikan dirinya terlebih dulu lewat sepak terjangnya di kancah nasional. Selama ini kan dia masih dikenal di  Surabaya. “Jabatan Mensos sangat strategis untuk melangkah lebih jauh. Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa," ujar Jerry.

Di sisi lain, Jerry juga menilai aksi blusukan Risma ini juga sebagai upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga santer diisukan bakal bertarung dalam Pilpres 2024.

"Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI dan untuk running 2024 mendatang," ujarnya dilansir CNNIndonesia.com.

Sosok Walikota

Lebih lanjut Mujiyono melihat, tampaknya Risma bekerja masih sebagai sosok wali kota. Dirinya juga ingin melihat sampai kapan dan akan menjangkau daerah mana saja Risma akan blusukan seperti sekarang.

"Kita lihat kira-kira sebulan lagi deh, apakah dia tetap di Jakarta apa enggak. Kalau dia tetap di Jakarta udah makin jelas aja. Konteksnya dia masih konteks wali kota sih lihat aja. Surabaya seberapa luas sih," kata Mujiono di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Mengenai kondisi Jakarta yang 'diubek-ubek' oleh Risma, Mujiyono melihat mungkin politisi PDIP itu masih ingin menginventarisir masalah yang di kawasan terdekat Kementerian Sosial terlebih dulu.

"Mungkin dia mau mulai dari jarak terdekat. Biasanya kalau orang bekerja itu kan gini, dia kan inventarisir dulu, abis itu cari masalah apa yang terjadi, terus dimulainya dari jarak terdekat, enggak mungkin ke Irian Jaya dulu. Orang akan berpikir, di tempat jauh dibenerin di sekitar lu belum dibenerin," terang dia.

Tak Masalah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak masalah dengan blusukan Risma. Bahkan, sambungnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati kegiatan Risma tersebut.

"Kami menghormati itu. Silakan nanti Mensos punya cara, metode mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mensos pasti punya data dari Aceh sampai Papua, mana sih provinsi yang paling miskin, apa sih penyebabnya, bagaimana solusinya. Pasti Bu Risma tahu," ujar pria yang juga dikenal sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Riza juga mengatakan, Pemprov DKI tidak lepas tangan meski Risma kerap blusukan dan menemukan sejumlah PMKS di Jakarta. Menurut Riza, Pemprov DKI melalui Dinas Sosial juga bekerja sama menangani permasalahan mengenai PMKS di Ibu Kota RI.

Manuver DKI 1

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, mengatakan, terkait blusukan hendaknya Risma mencontoh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

"Untuk sekelas Kementerian ya kalau mau blusukan levelnya nasional dong, jangan hanya di Jakarta. Tiru Pak Sandi (Sandiaga, red), beliau keliling-keliling bukan hanya di Jakarta saja," ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Trubus menilai, secara politis keduanya (Risma dan Sandiaga, red) memang melakukan manuver politik dengan menggunakam celah-celah yang selama ini luput dari perhatian pejabat sebelumnya. Yakni, dengan melakukan blusukan.

"Khusus untuk Kemensos karena punya manuver DKI 1 sehingga menggunakan upayanya di Jakarta. Ini patut menjadi catatan tersendiri," terang dia.

Risma menurutnya, harus mengubah pola. Trubus mengingatkan, yang paling penting dilakukan Risma adalah pembenahan pola internal di Kemensos.

"Lebih baik dia laksanakan tupoksinya dengan membenahi secara internal tata kelola di Kemensos. Seperti dengan mengubah perilaku yang sempat Koruptif, karena baru saja kan ada masalah di Kemensos. Entah Dirjennya diganti atau berbagai pembenahan di organisasinya," ungkap dia.

Trubus menilai, dengan hanya sekedar blusukan di Jakarta tidak memberikan efek apapun. Justru menurutnya, memberikan dampak kontraproduktif.

"Menurut saya justru blusukan itu tak berikan pengaruh positif di publik. Malah merusak citra dirinya sendiri," terang dia.

Masalah Sosial

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyatakan blusukan Risma adalah untuk mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Jakarta. Selain Jakarta, disebutkan bahwa Risma juga sebetulnya sudah turun langsung ke Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur.

"Ini sebetulnya ingin memastikan bagaimana kondisi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing," kata Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara.

Herman menyatakan, lewat blusukan, Risma hendak memetakan masalah sebelum membuat kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial di masing-masing daerah. Herman menyebut, blusukan Risma dilakukan secara acak.