Operasi Yustisi Akan Ditingkatkan Seiring Diberlakukannya Pembatasan Pergerakan

Oni
Operasi Yustisi Akan Ditingkatkan Seiring Diberlakukannya Pembatasan Pergerakan
Ilustrasi petugas gabungan saat melakukan pemeriksaan PSBB

Jakarta, HanTer - Pemerintah akan melakukan pembatasan pergerakan serta aktivitas masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021, akibat meningkatnya kasus aktif COVID-19 secara eksponensial. Hal itu dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartato usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait isu Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/1/2021).

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada 11-25 Januari 2021 dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” kata Airlangga.

Dalam perketatan pergerakan tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Selain itu, kata dia, juga meningkatkan operasi yustisi yang akan dilaksanakan Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur TNI.

Dengan begitu diharapkan pada 11-25 Januari 2021, mobilitas di Pulau Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat.

Ia menambahkan pada saat bersamaan pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat bertambah.

“Ini bukan pelarangan, seluruh aktivitas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

“Sekali lagi ini sesuai amanat dari PP 21 Tahun 2020 (tentang PSBB) di mana mekanisme sudah jelas yaitu sudah ada usulan daerah dan juga Menkes serta edaran dari Mendagri,” katanya.