FPI Pertanyakan Rekeningnya Dibekukan PPATK, Azis: Uang Kami Digarong, Dibegal dan Dirampok

Harian Terbit/Safari
FPI Pertanyakan Rekeningnya Dibekukan PPATK, Azis: Uang Kami Digarong, Dibegal dan Dirampok
Azis Yanuar (Ist)

Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Azis Yanuar menyebut Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah keliru membekukan rekening FPI. Karena hingga saat ini FPI sama sekali tidak melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Sehingga sangat tidak tepat PPATK membekukan rekening FPI yang pada dasarnya milik umat tersebut.

“Kejahatan dan korupsi apa yang dilakukan FPI?," tanya Aziz ketika dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, rekening FPI bisa dibekukan asal memang terlibat dalam tindak pidana seperti korupsi atau pidana lainnya yang mengarah kepada pencucian uang. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus korupsi besar yang baru saja terjadi dan menyeret sosok seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta mantan Mensos Juliari Batubara. 

"Bersumber dari jual lobster kah uang yang ada di rekening FPl itu? Hasil merampok seperti dana bansos itukah isi rekening FPl?” ujarnya. 

Padahal, sambung Aziz, uang di rekening FPI merupakan uang kumpulan dari umat yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas FPI. Aziz pun menilai, tindakan otoriter yang dilakukan PPATK tersebut tidak tertutup kemungkinan akan menyapu rata seluruh masyarakat yang memiliki hasil tetes keringatnya serupiah demi rupiah, sen demi sen yang dititipkan di bank-bank itu untuk dilakukan hal serupa. 

"Dibegal, digarong dan dirampok atas dasar kecurigaan semata," jelasnya.

Aziz mengungkapkan, segala tuduhan yang disampaikan pihak pemerintah kepada FPI selama ini hanya kecurigaan tanpa ada bukti. Aziz menyebut bahwa kecurigaan yang berujung pada pembekuan rekening FPI adalah bentuk otoriter pemerintah yang mengabaikan asas legalitas.

 “Semuanya hanya kecurigaan yang tidak bisa dibuktikan dengan hukum positif dan kekuatan hukum mengikat atas tindak pidana yang dimaksud. Ini juga mengabaikan asas presumption of innocence,” tegasnya.

Sesuai UU 

Juru Bicara PPATK M Natsir Kongah memaparkan, pemblokiran terhadap rekening FPI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu juga mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain," kata M Natsir Kongah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

Dijelaskan bahwa penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan pimpinan lembaga tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangannya. 

Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya untuk meminta penyedia jasa keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU. 

"Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana," jelasnya.

Saat ini, sambung M Natsir, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan. Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI. 

"Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang," pungkasnya.