Pemberlakuan PSBB Ketat Sudah Terlambat

sammy
Pemberlakuan PSBB Ketat Sudah Terlambat
Ilustrasi petugas gabungan saat melakukan pemeriksaan PSBB

Jakarta, HanTer - Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat alias Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang. Kebijakan ini diambil tak lepas karena melihat tren penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) setiap harinya yang kini berkisar pada 6.000-8.000 kasus per hari.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, menilai, pemberlakuan PSBB ketat tersebut sudah sangat terlambat. Mengingat, angka kasus positif corona di Indonesia sudah terlanjur tinggi dan sulit untuk ditekan.

"Kita patut menyesali keputusan untuk tidak lockdown 10 bulan lalu karena imbasnya jadi seperti saat ini. Ketika pemerintah mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi akhirnya selama 10 bulan tak mampu menekan kasus," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Pemerintah, kata dia, terlihat tak konsisten dalam kata dan perbuatan terkait penanganan kasus corona ini. Disatu sisi ingin agar ekonomi jalan tapi kesehatan tertap dijaga dan dipantau, namun pengawasannya justru lemah sehingga penularan terjadi di banyak tempat.

Menurutnya, biaya yang harus ditanggung negara saat ini jauh lebih besar ketimbang 10 bulan lalu saat kasus corona masuk ke tanah air. Dirinya memperkirakan, bila pemerintah dulu berani menutup semua kegiatan dan aktivitas serta mampu menanggung biaya hidup masyarakatnya selama satu bulan penuh ongkosnya bisa lebih murah dan penambahan kasus tak setinggi saat ini.

Meski sudah terlambat, tapi Agus menghormati langkah dan kebijakan pemerintah ini, namun dia tak yakin langkah PSBB ini bisa efektif bila penengakan hukumnya masih lemah, apalagi dari seluruh provinsi di Jawa dan Bali hanya DKI Jakarta dan Jawa Timur yang punya Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan berupa pidana kurungan dan denda.

Pembatasan Aktivitas

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pembatasan tersebut diberlakukan kepada sejumlah kabupaten/kota maupun provinsi yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

"Ini bukan pelarangan kegiatan tetapi ini adalah pembatasan. Kriteria yang ditetapkan adalah provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi dari salah satu kriteria," kata Airlangga saat memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (6/1/2021).

Adapun, pembatasan aktivitas masyarakat yang dimaksud antara lain adalah pertama, menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tempat kerja dan memberlakukan work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Kedua, proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan ketat.

Keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian, makan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui delivery tetap diizinkan.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol yang lebih ketat.

Selanjutnya, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga akan diatur.