KKJ: Perma 5/2020 Hambat Kebebasan Pers

Safari
KKJ: Perma 5/2020 Hambat Kebebasan Pers

Jakarta, HanTer  - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur pengambilan foto, rekaman audio, dan rekaman audio visual harus seizin hakim telah membatasi kerja jurnalistik. Aturan tersebut justru menghambat kebebasan pers yang dalam kinerjanya diatur dalam UU Pers No 40 tahun 1999 dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers," kata Koordinator KKJ Sasmito Madrim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/1/2021).

Pemberlakuan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 itu terbukti membatasi kerja jurnalistik. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa (5/1/2021)  kemarin. Sasmito mengatakan, Ketua PN Kelas 1A Palembang Bombongan Silaban yang memimpin persidangan kasus narkotika hanya memberikan kesempatan para jurnalis mengambil foto dan video selama 10 menit.

"Selanjutnya para jurnalis pun tak diperkenankan lagi mengambil gambar dan video saat persidangan berlangsung," ujarnya.

KKJ mendesak MA segera mencabut ketentuan tersebut. Apalagi, substansi aturan itu sama dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang sudah dicabut. Selain itu, KKJ juga mendesak MA mengevaluasi Ketua PN Kelas 1A Palembang Bombongan Silaban yang melarang jurnalis meliput persidangan narkotika. Sebab, kata Sasmito, UU Pers menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Karena itu, pelarangan tersebut dapat disimpulkan sebagai upaya menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang sidang," ucapnya.

KKJ dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. KKJ beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).KKJ secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.