Dibanding Blusukan di Jakarta, Risma Diminta Dobrak Birokrasi di Kemensos 

Harian Terbit/Sammy
Dibanding Blusukan di Jakarta, Risma Diminta Dobrak Birokrasi di Kemensos 
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat blusukan menyambangi warga ke kolong jembatan

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan, Tri Rismaharini atau Risma yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial harus berani melakukan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Itu harus segera dilakukan dan dirombak orang-orang di dalamnya untuk mengantisipasi oknum yang berperilaku koruptif," kata dia di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Dirinya berharap, dengan kepemimpinan Risma yang selama dua periode memimpin Kota Surabaya, bisa mendobrak birokrasi yang mungkin kurang baik di kementerian tersebut.

Tidak hanya itu, Trubus juga berharap agar Risma lebih humanis lagi sebagai pejabat negara. Terlebih, posisi kementerian yang dipimpinnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jangan sampai, kata Trubus, Risma bekerja sendiri-sendiri terutama dalam menangani pandemi COVID-19. "Bu Risma harus bisa kolaboratif jangan sampai dia kompetitif," katanya.

Trubus juga menyoroti prihal tugas utama Risma yaitu memastikan program jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.

"Pertama, memastikan program jaring pengaman sosial berjalan dengan baik. Artinya, penyaluran bansos harus tepat sasaran," kata Trubus.

Selain itu, Risma juga harus bisa menyelesaikan permasalahan data. Sebab, selama ini banyak penerima bantuan jaring pengaman sosial yang dinilainya kurang tepat.

Sibuk di Jakarta

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan yang dilakukan Risma sebetulnya wajar saja. Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta.

Ia mengatakan ada 33 provinsi lain yang juga perlu diperhatikan Risma. "Terlepas dari adanya kontroversi, blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain," kata Adi di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, maka tak heran jika muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu hanya sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Ia mengatakan, aksi blusukan Risma itu juga harus diiringi dengan penyelesaian masalah yang konkret. "Janjikan para gelandangan itu hidupnya akan layak. Dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dikasih bantuan. Jadi blusukannya tidak melulu dituding pencitraan atau sekadar jadi tangga menuju Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Di lain sisi, Adi menilai perlu ada investigasi soal gelandangan yang ditemui Risma saat blusukan di Sudirman dan Thamrin.

Menurut dia, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) perlu ditindaklanjuti. Ariza mengaku heran karena selama ini tidak pernah ada tunawisma di kawasan tersebut.

"Ini kan mengesankan gelandangan dan pengemis yang ditemui Risma 'jadi-jadian'. Perlu dicek apakah gelandangan yang ditemui Risma memang beroperasi di Sudirman-Thamrin atau datang entah dari mana. Itu perlu di-clear-kan kalau ada yang punya kepentingan untuk memvalidasi tentang blusukan itu," ujar Adi.

#Risma   #mensos   #korupsi   #bansos