Temuan Komnas HAM Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Pelakunya Perlu Dibawa ke Pengadilan HAM

Harian Terbit/Alee
Temuan Komnas HAM Terkait Penembakan 6 Laskar FPI, Pelakunya Perlu Dibawa ke Pengadilan HAM
Rekonstruksi penembakan di Tol KM 50 (ist)

Kuasa hukum pimpinan eks Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, berharap hasil investigasi

Sejumlah kalangan mendesak hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penembakan enam laskar FPI harus dilanjutkan kepengadilan HAM, tak berhenti di meja Presiden Joko Widodo. Apalagi Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan hasil investigasi terhadap kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat. Bahwa dalam peristiwa tewasnya empat laskar FPI, Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM 

Mersepon hal itu, aktivis 77-78 Syafril Sjofyan meminta agar Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen. "Presiden Jokowi harus segera membentuk TPF sebagai lanjutan rekomendasi Komnas HAM," kata Sjafril dalam keteranganya, Sabtu (9/1).

Syafril kemudian menjelaskan, menurut PBB Pelanggaran HAM bermacam-macam, namun menurutnya, tewasnya enam laskar FPI oleh aparat Polda Metro Jayta bisa dikatogorika pelanggaran HAM berat lantaran dinilai pembunuhan secara sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. 

Sementara itu pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah, SH berpendapat, hasil Komnas HAM sebenarnya inkonsisten karena setelah meyakini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM tetapi tidak merekomendasi ke arah penegakan hukum melalui pengadilan HAM. 

“Ini bukan semata pembunuhan tetapi pelanggaran HAM bahkan pelanggaran HAM berat. Dasarnya adalah UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran berharga bagi para pelanggar HAM,” ujar Rizal Fadillah.

Menurutnya, konsekuensi lain jika tidak melalui Pengadilan HAM, maka masyarakat masih dapat mendorong dan mengajukan agar proses peradilan dilakukan melalui Internasional Criminal Court di Den Haag dengan alasan Pemerintah Indonesia tidak sungguh-sungguh mengadili pelaku kejahatan HAM. 

“Sebentar lagi bola berada di tangan Presiden yang diuji komitmen dan keseriusannya sebagai Kepala Negara dalam penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi. Jika tidak serius dan bermain-main dalam kasus ini, maka Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dan terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut,” paparnya.

Jangan Mandeg

Terpisah, kuasa hukum pimpinan eks Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, berharap hasil investigasi Komnas HAM ditindaklanjuti dengan penegakan hukum pidana.

“Jika laporan Komnas HAM ini berhenti di meja presiden maka tragedi kemanusiaan ini akan makin menjadikan wajah coreng-moreng penegakan hukum di Indonesia,” kata Sugito dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Januari 2021.

Sugito menilai laporan Komnas HAM itu sebenarnya terasa kurang lugas dan terkesan setengah matang. Ia menganggap kental ada kesan keraguan dari Komnas dalam menyampaikan laporan mereka. Dia pun menduga hal tersebut sengaja dilakukan untuk ‘menyelamatkan’ institusi Kepolisian.

Sugito menyoroti temuan yang menyebutkan bahwa dua anggota laskar FPI meninggal tertembak dalam insiden saling serang saat berkejaran dengan mobil polisi. Polisi menyebut anggota laskar FPI menguasai dua pucuk senjata api.

Komnas HAM pun di akhir laporannya merekomendasikan pengusutan dugaan kepemilikan senjata oleh FPI. Namun, kata Sugito, informasi ihwal kepemilikan senjata oleh FPI ini sejak awal diragukan dan tidak ada bukti penjelas.

Sugito pun berharap Presiden Jokowi menindaklanjuti laporan Komnas HAM dan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. “Penyidikan bisa dimulai sejak laporan Komnas HAM ini diterima Presiden, yang selanjutnya memerintahkan Kejaksaan Agung.