Menanti Pemegang Tongkat Komando Korps Bhayangkara

Jokowi Serahkan Satu Nama Calon Kapolri ke DPR

Danial/Oni
Jokowi Serahkan Satu Nama Calon Kapolri ke DPR
Presiden Joko Widodo

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lama lagi akan menyerahkan nama calon Kapolri ke Komisi III DPR RI.

Sebelumnya santer beredar kabar, calon Kapolri mencapai puluhan Perwira Tinggi (Pati) Polri, namun menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Presiden Jokowi hanya akan menyerahkan satu nama calon Kapolri ke Komisi III DPR.

Adapun calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis terus mengerucut menjadi lima Pati Polri, yaitu pertama Komjen Gatot Eddy Purnomo yang saat ini menjabat Wakapolri dan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988.

Dia menjabat sebagai perwira menengah pertama kali sebagai Kapolres Blitar pada 2005. Setelah itu ia menjabat Kapolres Depok pada 2008 dan Kapolres Jakarta Selatan pada 2009.

Kariernya terus menanjak hingga Gatot menjabat Wakapolda Sulawesi Selatan pada 2016, lalu pernah dipercaya memimpin Polda Metro Jaya pada 2019

Bahkan pada tahun yang sama, karier Gatot di kepolisian terus naik hingga ia menjabat orang nomor dua di Korps Bhayangkara.

Kedua, Komjen Boy Rafli Amar adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 yang juga lama berkarier di bagian kehumasan Polri. Boy menjabat sebagai perwira tinggi pertama sebagai Kepala Biro Penerangan dan Humas Divisi Humas Polri pada 2012-2014.

Komjen Boy juga pernah ditugaskan sebagai Kapolda Banten pada 2014-2016. Setelah itu ia kembali ke Divisi Humas Polri dan menjabat Kepala Divisi Humas Polri pada 2016-2017.

Setelah itu Kapolda Papua pada 2017-2018 pernah diembannnya, lalu Boy Rafli kembali ke Mabes Polri sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Pada Mei 2020, Presiden Jokowi melantik Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ketiga, Komjen Listyo Sigit merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Listyo memiliki kedekatan dengan 
Jokowi lantaran pernah menjabat Kapolres Solo pada 2011. Saat itu Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.

Kedekatan Listyo dan Jokowi pun berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden tahun 2014, Listyo mengemban tugas sebagai ajudan Jokowi.

Karier Listyo terus menanjak setelahnya. Ia kemudian menduduki posisi Kapolda Banten. Setelah itu Listyo kembali ke Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan pada 2016.

Hingga akhirnya pada 2019, Listyo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri menggantikan Idham Azis yang ditunjuk menjadi Kapolri.

Keempat, Komjen Arief Sulistyanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 dan pernah menjadi anggota tim khusus penyidikan pembunuhan aktivis HAM Munir Kontras.

Arief pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat. Ia sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Setelah itu, Arief ditugaskan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Kelima adalah Komjen Agus Andrianto lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Ia pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Polri pada 2016.

Tahun 2018, Agus ditugaskan sebagai Kapolda Sumatera Utara. Kariernya terus menanjak hingga ia menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri pada 2019 hingga sekarang.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, calon Kapolri tentunya ada kriteria khusus. Pertama, sejauh mana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi.

"Kedua, sejauh mana sang calon bisa mengonsolidasikan internal kepolisian dengan jam terbang yang dimilikinya, maupun kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri. Serta dengan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian," ulas Neta.

Ketiga, lanjutnya, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah. Terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan.

Neta menegaskan bahwa ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca-Idham Azis. Sebab, Neta mengungkapkan masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan keamanan zaman old.

"Di era milenial sekarang ini tantangan tugas Polri harus menghadapi dampak Covid-19 dan pascacorona,  maraknya kelompok radikal, intoleransi, terorisme, sparatisme, dan lain-lain. Kalau Kapolri baru tidak bisa mengonsolidasikan Polri dengan kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, maka tentu akan merepotkan Presiden Jokowi," paparnya.

Apalagi kalau Kapolri pengganti Idham Azis kata Neta, memiliki kerentanan masalah yang akut, tentu Polri dan pemerintahan Jokowi akan menjadi bulan-bulanan kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Kamtibmas.

"IPW mendapat informasi ini, tetapi (IPW) mengingatkan kalangan Istana bahwa minimal 20 hari sebelum Kapolri Idham Azis pensiun, nama calon penggantinya sudah bisa diproses, dan harus melalui dua arah. Yakni, melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengusulkan nama bakal calon ke presiden," terang Neta.

Kemudian, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri juga mengusulkan nama bakal calon ke presiden.

"Tidak seperti saat Idham Azis menjadi Kapolri, yang tidak melalui proses Wanjakti. Nama Idham Azis diperoleh Presiden hanya melalui usulan Kompolnas. Sehingga, pada Minggu pertama Januari 2021, nama-nama bakal calon Kapolri sudah bisa diusulkan kepada Presiden Jokowi," bebernya.

Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyaring sejumlah nama pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, yang akan masuk pensiun pada tanggal 1 Februari 2021. Nama-nama calon Kapolri itu diserahkan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengaku, bahwa pada awal Desember lalu, pihaknya sudah menyelenggarakan beberapa Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan masukan terkait kriteria yang lebih detail calon Kapolri.

“Kriteria itu sedang di saring berdasarkan pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya nama-nama itu akan disampaikan berdasarkan prestasi, track record dan integritas terbaik kepada Presiden,” ujar Poengky.

Lanjut Poengky Indarti, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 38 ayat (1) huruf b Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

"Merujuk Pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002 maka calon Kapolri adalah Pati Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier. Karena itu, nantinya saat memberikan pertimbangan kepada Presiden, Kompolnas berpedoman pada Pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002," ungkapnya.

Menurut Poengky, kepangkatan yakni prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri. Sedangkan dimaksud dengan jenjang karier adalah pengalaman penugasan dari perwira tinggi calon Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian

#Kapolri   #presiden   #jokowi   #dpr