Pembubaran FPI Disebut Berefek Pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Pencapresan Risma Dibalik Bayang-bayang Mega, Puan dan Ganjar 

Sammy
Menakar Peluang Pencapresan Risma Dibalik Bayang-bayang Mega, Puan dan Ganjar 
Menteri Sosial Tri Rismaharini

Jakarta, HanTer - Tensi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belakangan ini disebutkan mulai meninggi. Adapun setiap gerakan yang dinilai berpotensi menaikkan popularitas dan elektabilitas tokoh tertentu, tak jarang dibaca sebagai upaya menuju Pilpres 2024.

Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi menyebutkan, salah satu contoh taranyar adalah langkah gebrakan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang turun melakukan blusukan ke bawah menyapa tunawisma yang ada di Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, langkah Risma tersebut diserang dengan sejumlah pemberitaan miring. Meski, tak sedikit pula yang membelanya dengan mengungkap fakta-fakta. "Jadi, jelang Pilpres 2024 harus diakui memang tensi politik semakin meninggi," ujar Ari di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Disisi lain, ia menyebut partai-partai di luar koalisi pemerintah juga berlomba membanggakan pencapaiannya pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu.

"Seperti PKS, Demokrat dan PAN, kerap membanggakan capaiannya di pilkada kemarin tetapi saya kira masih terlalu dini jika parameternya adalah Pilpres 2024," ucap salah satu dosen di Universitas Indonesia ini.

Ia mengungkapkan, masyarakat saat ini masih menunggu dan melihat perkembangan politik lebih lanjut untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang berhasrat maju sebagai calon pemimpin pada masa mendatang, sebaiknya benar-benar menunjukkan kinerja terbaik.

Bahkan, tak cukup hanya menampilkan citra tetapi harus disertai hasil yang gemilang bagi bangsa dan negara. "Saya kira tantangan sekarang ini, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi kata kunci untuk ekosistem politik mendatang," pungkas Ari.

Puan dan Ganjar

Disisi lain, nama Risma juga sempat didengungkan berlaga di perhelatan Pilpres 2024. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, mengatakan, bila tetap ingin berlaga di Pilpres 2024 dari PDIP, maka semuanya bergantung pada putusan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Maju tidaknya Risma di Pilpres sangat tergantung Megawati Ketua Umum PDIP sebagai veto player partai. Saat ini tidak bisa dipresentase besar kecil (kansnya)," kata Adi di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ia mengakui, Risma memiliki rekam jejak kinerja yang bagus. Namun menurutnya, sebagus apapun Risma jika Megawati tidak merestui maka menjadi capres atau cawapres adalah hal mustahil.

"Sehebat apapun Risma tanpa restu Megawati, mimpi nyapres akan ambyar," tegasnya.

Menurutnya, Risma harus bersaing dengan figur lain. Misalnya Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. "Ini tak mudah Karena secara elektabilitas Risma masih kalah dengan Ganjar. Sementara dengan Puan, Risma tak mewarisi trah Soekarno," tutupnya.

Kans Besar Megawati

Tak sampai disitu, batu sandungan Risma untuk berlaga di Pilpres 2024 nampaknya kian sulit. Dikarenakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai berpotensi serta masih berpeluang besar jika maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, mengungkap, selain karena sosok Megawati yang dinilai cakap dan sangat mumpuni, perpolitikan negara-negara di dunia pun menunjukkan bahwa mantan Presiden hingga Wakil Presiden berpeluang kembali memimpin negaranya.

"Di dalam alam demokrasi hal tersebut sangat bisa terjadi. Karena memang realitas politik di dunia pun terjadi seperti PM Malaysia Mahatir Mohammad, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dulu juga pernah wakil presiden AS," kata Emrus di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurutnya, faktor utama yang menjadikan para pemimpin itu terpilih kembali yakni karena menawarkan gagasan dan program yang baik untuk rakyatnya.

"Artinya, faktor pengalamannya pernah menduduki jabatan eksekutif tertinggi, itu hanya sebagai variabel pendukung. Sebab, sebagai variabel utama adalah bahwa ada suatu ide, gagasan, program yang luar biasa. Bukan kah itu yang ditawarkan Mahatir Mohammad hingga dia terpilih?. Kan begitu," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

"Nah artinya apa? Tentu sesuatu yang ditawarkan itu antitesis daripada Presiden-Presiden sebelumnya. Jadi, harus menunjukkan antitesis yang luar biasa," ujar Emrus.

Ia menjelaskan, antitesis yang dimaksud itu ada dua hal. Pertama, menawarkan ide gagasan, program, loncatan yang luar biasa dari Presiden sebelumnya. Kedua, antitesis itu yakni sesuatu yang belum ditunaikan oleh Presiden sebelumnya siapapun.

"Jika kedua hal itu bisa dilakukan saya kira sangat bisa. Kecuali yang udah dua periode karena konstitusi begitu. Tapi buat Bu Megawati sangat terbuka lebar," demikian kata Emrus.

Pembubaran FPI

Disisi lain, adanya pembubaran dan pelarangan segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) diprediksi bakal membawa efek di tengah masyarakat. Bahkan, berimbas hingga ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pengamat Politik Ujang Komarudin, mengungkapkan, hal sederhana yakni kader dan simpatisan organisasi kemasyarakatan (Ormas) pimpinan Habib Rizieq Shihab itu sudah cukup banyak selama ini.

"Pilpres 2024 akan tetap hangat, karena kader dan simpatisan FPI itu banyak," ujar Ujang di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Dirinya memperkirakan, secara individu-individu, para simpatisan dan kader FPI tentu tidak akan diam dengan kondisi yang dialami saat ini.

"Walaupun organisasinya dibubarkan, saya kira mereka secara individu-individu dan kelompok tetap jalan dalam perjuangannya," kata Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Ia mengatakan, serangkaian peristiwa yang dialami FPI dan Imam Besarnya Habib Rizieq Shihab belakangan ini, tentu cukup membekas pada para simpatisan dan kader FPI.

Mulai dari tewasnya enam laskar FPI saat berhadapan dengan aparat, hingga Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Peristiwa lain, kata Ujang, kasus dugaan chat mesum Habib Rizieq dengan Firza Husein yang diperintahkan pengadilan untuk dibuka kembali, hingga pembubaran dan pelarangan aktivitas FPI.

Ujang juga tidak menampik kemungkinan adanya pihak-pihak yang menganggap bahwa FPI diperlakukan secara tidak adil.

"Atas serangkaian peristiwa itu, FPI dan bisa saja sebagian rakyat akan berpandangan seperti itu (diperlakukan tak adil). Bisa saja FPI diperlakukan tidak adil dan dianggap sebagai musuh, padahal mereka juga bagian dari warga negara," terang Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. 

#Pilpres   #risma   #puan   #ganjar   #pdip