MUI Sudah Nyatakan Halal dan BPOM Sebut Aman, Kini Gerakan Anti Vaksin Sinovac Merebak

Safari
MUI Sudah Nyatakan Halal dan BPOM Sebut Aman, Kini Gerakan Anti Vaksin Sinovac Merebak

Jakarta, HanTer - Gerakan anti vaksin Covid-19 ramai disampaikan di ranah publik. Padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan keputusan fatwa kehalalan CoronaVac yaitu vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS-CoV-2 tersebut. Sementara BPOM menyatakan vaksin tersebut memenuhi persyaratan mendapatkan EUA.

Terkait adanya penolakan masyarakat tersebut, pengamat Kesehatan Masyarakat, Iskandar Sitorus mengatakan, akibat adanya perlakuan yang tidak sama dari pemerintah terhadap vaksin Covid-19 yang lain, saat ini tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga ada gerakan anti vaksin. 

“Sebelum terlambat pemerintah harus mengeluarkan aturan membebaskan atau terserah masyarakat hendak menggunakan vaksin apa, yang penting divaksin untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Hal itu lebih ideal dari pada harus memberitakan bagaimana luar biasa dan pentingnya Sinovac,” kata Iskandar.

Menurutnya, bisa saja perusahaan vaksin yang merasa mendapatkan dikriminasi mengompori pemahaman negatif tentang vaksin Sinovac. Intinya kita kembalikan bahwa semua manusia ingin mempertahankan hidup, agar hidupnya aman, sehat dan berkelanjutan. 

“Jangan hal itu diambil alih dari individu-individu dengan mengesankan vaksinasi dengan Sinovac harus. Lebih baik perlakuan yang sama terhadap semua vaksin yang datang ke Indonesia. Jadi, idealnya vaksin yang akan digunakan masyarakat Indonesia itu harusnya dilepaskan secara umum," ujar Iskandar kepada Harian Terbit, Senin (11/1/2021).

Belum Uji Coba

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, saat ini vaksin Sinovac belum diujicobakan. Sehingga jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan. Apalagi di China vaksin Sinovac juga belum diujicobakan ke rakyatnya. Tapi saat ini malah sudah masuk ke Indonesia dan masyarakat harus menggunakannya karena jika tidak maka akan didenda sebesar Rp5 juta.

"Maksudnya apa pemerintah paksakan suntikan vaksin Cina itu ke masyarakat Indonesia. Kalau dipaksaakan disuntikan di sini. Ini persoalan besar," jelasnya.

Muslim menegaskan, adanya perbedaan terhadap vaksin Sinovac dibandingkan vaksin lain maka patut dipertanyakan dan dipersoalkan. Karena adanya vaksin selain Sinovac tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Muslim menyebut, jika tenaga medis yang didahulukan untuk divaksin dan banyak tenaga medis yang berguguran usai divaksin maka hal tersebut bisa merepotkan. Karena jika tenaga medis yang berguguran lalu siapa yang tangani rakyat yang sakit. Sehingga sebelum hal tersebut terjadi maka perlu dicegah. 

Aman 

CoronaVac sebagai vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal COVID-19.

Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen.

Fatwa Halal  

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan fatwa kehalalan CoronaVac yaitu vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China, seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS-CoV-2 tersebut.

"Sinovac boleh digunakan umat Islam selama terjamin keamanan dari ahli kredibel, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki otoritas untuk menegaskan hal itu," kata Ketua MUI bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh, dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin.