Geledah Dua Perusahaan di Jakarta, KPK Temukan Dokumen Proyek Bansos Covid-19

KPK
Geledah Dua Perusahaan di Jakarta, KPK Temukan Dokumen Proyek Bansos Covid-19
Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri

Jakarta, HanTer - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menemukan dokumen proyek bantuan sosial Covid-19 Jabodetabek 2020. Berkas didapatkan saat menggeledah kantor perusahaan, yang diduga terlibat dalam penyediaannya.

Perseroan terbatas (PT) yang disisir kantornya, Senin (11/1/2021), yakni Mesail Cahaya Berkat di Soho Capital SC-3209 Podomoro City, Jakarta Barat dan Junatama Foodia di Metropolitan Tower TB Simatupang lantai 13, Jakarta Selatan.

"Tim Penyidik memperoleh dan mengamankan beragam dokumen yang berhubungan dengan penyediaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020, yang diduga dikerjakan oleh kedua perusahaan tersebut," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (12/1/2021).

"Berikutnya, dokumen-dokumen dimaksud akan dilakukan verifikasi dan analisa lanjutan untuk kemudian akan dilakukan penyitaan," imbuhnya.

Penggeledahan masih terkait perkara dugaan suap bansos Covid-19 Jabodetabek 2020. Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yaitu bekas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara (JPB); pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW); serta pihak swasta, Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

Penetapan lima tersangka bermula dari giat tangkap tangan, pekan pertama Desember 2020. Dalam operasi senyap, komisi antikorupsi menangkap enam orang, tidak termasuk Juliari dan Adi, dan menyita barang bukti berupa uang yang totalnya sekitar Rp14,5 miliar. 

Pada perkaranya, Juliari besama Adi dan Matheus diterka menerima sejumlah uang dari Ardian serta Harry. Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan, kasus bermula dari pengadaan bansos Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos sekitar Rp5,9 triliun dan total 272 kontrak selama dua periode. 

Bagian Juliari diterka mencapai Rp17 miliar. Perinciannya, periode pertama Rp8,2 miliar dan kedua, Oktober-Desember 2020, Rp8,8 miliar. 

"Yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," ucap Firli. 

Sebagai penerima, Matheus dan Adi diterka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pemberi, Ardian dan Harry, diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.