Praperadilan HRS Ditolak, Kuasa Hukum Ajukan JR Ke MK

Safari
Praperadilan HRS Ditolak, Kuasa Hukum Ajukan JR Ke MK
Habib Rizieq Shihab

Jakarta, HanTer - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Akhmad Sayuti menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus kerumunan, Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hakim menilai serangkaian prosedur penegakan hukum yang dilakukan kepolisian telah sesuai dengan prosedur. Dengan ditolaknya permohonan itu, maka proses hukum yang sedang dijalankan oleh HRS akan berlanjut.

Alamsyah Hanafiah, kuasa hukum HRS mengatakan, dengan ditolaknya permohonan praperadilan oleh PN Jakarta Selatan maka pihaknya akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konsitusi (MK). Alasan mengajukan JR terkait permasalahan pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur praperadilan diputus oleh hakim tunggal. Sebab, pendapat seorang hakim tunggal adalah pendapat perorangan.   

"Kalau hakim tunggal ini kan pendapat perorangan. Pendapat perorangan itu bisa saja. Karena di sini masalahnya putusan hakim di sini tidak bisa diuji," ujar Alamsyah Hanafiah di PN Jaksel, Selasa (12/1/2021).

Alamsyah mengatakan, seharusnya hakim mengabulkan gugatan yang diajukan HRS. Pasalnya, merujuk keterangan ahli yang dihadirkan, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan tidak dapat disatukan dengan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Apalagi pendapat ahli yang dihadirkan juga menyatakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan tidak bisa diadopsi atau digabungkan perkaranya dengan Pasal 160 KUHP.

"Pendapat ahli yang kita ajukan kan sudah kuat banget bahwa Pasal 93 itu tidak bisa diadopsi atau digabungkan perkaranya dengan Pasal 160, grup Muzzakir (ahli) dan sebagainya saksi ahli kita kemarin, Fernando," tuturnya.   

Dikendalikan

Sementara itu Aziz Yanuar P, SH, MH, MM, kuasa hukum HRS lainnya juga mengatakan, sangat jelas terlihat bahwa orkestra melalui instrumen hukum yang menimpa HRS saat ini telah dikendalikan oleh kekuasaan politik.
Aziz menilai, putusan praperadilan PN Jaksel juga akan menjadi preseden, karena dikhawatirkan penyidik dan JPU akan menjadikan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tindak kejahatan yang dilarang oleh negara. 

Diketahui hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Akhmad Sayuti menolak permohonan praperadilan yang diajukan HRS.  "Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Sahyuti membacakan amar putusannya.

Saat ini HRS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus. Selain Petamburan, HRS juga diduga melanggar protokol kesehatan dalam acara di Megamendung, Jawa Barat. Terbaru, HRS juga dijerat tersangka dalam kasus penutupan informasi swab tes dirinya di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat.