Pejabat Negara Harus Punya Adab 

Safari/Sammy
Pejabat Negara Harus Punya Adab 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku kunjungannya ke RS Fatmawati telah seizin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Jakarta, HanTer - Para pejabat negara diharapkan memiliki adab saat bekerja melayani masyarakat. Juga harus memiliki moral yang baik sehingga menjadi contoh dan teladan bagi warga, dan tentu saja harus berorientasi kepada kepentingan publik.

Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk, mengatakan,  pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi kepada kepentingan publik. Dan tidak mengikis nilai etika publik yang hidup di tengah masyarakat.

"Harus memiliki nilai adab yang baik. Jangan malah sembarangan baik dalam bertutur kata maupun bersikap," ungkapnya.

Amos mengatakan, salah satu adab yang baik seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Anies Baswedan belakangan ini. Yaitu, kala Anies mengunjungi rumah sakit milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Anies meminta izin pada Menkes Budi Sadikin.

"Itu baru adab yang baik. Patut dicontoh. Jadi tidak nyelonong bae, pencitraan," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memberikan update kegiatannya lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya. Kali ini Anies Baswedan mengunjungi RS Fatmawati yang telah membangun fasilitas khusus untuk penanganan Covid.

Warganet atau netizen pun bereaksi dengan kalimat yang ditulis dalam caption unggahan tersebut. Anies menulis, kunjungannya ke RS Fatmawati telah seizin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Untuk menghormati adab dan etika, pagi ini berkabar terlebih dahulu kepada Menkes bahwa saya akan mengunjungi rumah sakit yang milik Kemenkes, bukan milik DKI," seperti tertulis dalam unggahan Anies Baswedan, Kamis (7/1/2021).

Tidak Murni

Pakar dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, yang dilakukan Risma di Jakarta memang sudah diprediksi tidak murni humanis atau aksi kemanusian tapi lebih kental dengan aksi politis. Hal ini ditandai dengan munculnya spanduk mendukung Risma menjadi Gubernur Jakarta. Padahal kerjaan Risma di Kemensos baru seumur jagung tapi sudah dipromosikan ke pencalonan Plgub DKI.

Jerry menilai, jika PDIP menempatkan Risma hanya untuk elektoral DKI 1 maka ini sangat keliru besar. Karena tupoksi Risma adalah pembantu Presiden bukan pembantu partai. Oleh karena itu Risma akan sulit bersaing untuk duduk di Jakarta 1. Untuk melawan Wagub DKI, Riza Patria saja, Risma belum tentu menang apalagi melawan Anies Baswedan.

"Seharusnya Risma fokus saja di posisinya sebagai Menteri atau mundur terus fokus ke Pilkada DKI," paparnya..

Analisa Jerry terhadap Risma bukan isapan jempol. Karena Sabtu (9/1/2020) kemarin, sejumlah mantan warga Jawa Timur dengan nama Pasukan Tri Rismaharini for DKI (Pasutri) mendeklarasikan Risma menjadi bakal calon Gubernur DKI  Jakarta 2022. Ketua Pasutri, Khoirul Amin menyatakan, dukungan yang diberikan murni dari keinginan warga Jawa Timur yang telah beralamat DKI Jakarta.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika ada unsur rekayasa seperti yang dilakukan Mensos Risma ketika blusukan di Jakarta maka hal ini tentu telah melanggar etika kekusaan. Namun jika yang dilakukan itu menemui orang miskin dan gelandangan yang sesuai realitas maka Risma telah bekerja sesuai Tupoksinya sebagai Mensos yakni berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak. 

"Karena sesuai konstitusi, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban ini ditanggung bersama pemerintah pusat dan daerah," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Selasa (12/1/2021).

#Gubernur   #DKI   #Anies   #risma