JPU Tuntut Ringan Jaksa Pinangki; Boyamin Minta Hakim Vonis Berat

safari
 JPU Tuntut Ringan Jaksa Pinangki; Boyamin Minta Hakim Vonis Berat

Jakarta, HanTer - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) protes terkait ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terdakwa penerima janji suap sebanyak US$ 1 juta dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung (MA).

Saat ini JPU menuntut Pinangki hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, kasus tindak pidana korupsi yang tengah menjerat Pinangki dan mantan Jaksa Urip Tri Gunawan hampir sama. Namun, sayangnya kata Boyamin, JPU perkara tindak pidana korupsi yang menjerat terdakwa Pinangki hanya menuntut 4 tahun penjara.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana sebaimana didakwakan, yakni gratifikasi, TPPU dan pemufakatan jahat.

Sementara pada kasus korupsi mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, JPU berani menuntut hingga 15 tahun penjara dan kemudian Majelis Hakim mengganjarnya 20 tahun, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa.

"Sisi lain penerimaan suap Urip Tri Gunawan adalah Rp.6 milyar, sedang Pinangki didakwa dan dituntut menerima suap Rp.7 milyar," ujar Boyamin saat mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, Rabu (13/1/2021).

"Kedatangan saya ke Pidsus Kejaksaan Agung  untuk memprotes tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Pinangki hanya empat tahun penjara. Padahal dulu pada kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, pada kasus korupsi juga, dituntut 15 tahun penjara," tambahnya.

Boyamin juga mengatakan, dirinya bakal mengirimkan surat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar menjatuhkan vonis yang berat kapada terdakwa Pinangki.

"Saya akan kirim surat ke hakim agar terdakwa Pinangki ini divonis 20 tahun penjara jika dinyatakan bersalah melakukan korupsi suap dan TPPU, sama seperti waktu Jaksa Urip itu agar ada efek jera," tegasnya.

Menurut Boyamin, dirinya sudah mendapatkan penjelasan dari penyidik Kejagung bahwa tuntutan 4 tahun penjara dijatuhkan karena Pinangki telah mengakui dalam persidangan seluruh perbuatannya. Selain itu, Pinangki juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

"Saya tidak setuju Pinangki dibilang mengakui, padahal dalam pemeriksaan tidak ada yang diakui oleh Pinangki. Dia bahkan tidak mengaku meminta telepon genggam milik saksi Rahmat, juga tidak mengakui mengetahui action plan yang diduga terkait Andi Irfan Jaya," ujarnya.

Diketahui, Pinangki didakwa menerima janji suap sebanyak US$ 1 juta dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung. Dari jumlah itu, sebanyak US$ 500 ribu telah diterima Pinangki. Kasus ini bermula dari pertemuan antara Pinangki, Anita Kolopaking dan pihak swasta bernama Rahmat pada September 2019 di sebuah restoran di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pinangki meminta Rahmat untuk diperkenalkan dengan Djoko Tjandra yang berstatus buronan kasus korupsi cessie Bank Bali.

Djoko pada akhirnya bersedia bertemu karena melihat foto Pinangki yang berseragam jaksa.

Di sisi lain, Pinangki meminta Anita untuk menghubungi kenalannya di Mahkamah Agung mengenai kemungkinan mengeluarkan fatwa agar Djoko tak bisa dieksekusi. Jaksa menyebut Anita memiliki banyak koneksi di MA.