Soal Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Harist: Fitnah Bakal Bertebaran di Masyarakat

Harian Terbit/Safari
Soal Perpres Nomor 7 Tahun 2021, Harist: Fitnah Bakal Bertebaran di Masyarakat
Ilustrasi (ist)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres tersebut diterbitkan karena maraknya aksi kekerasan yang berujung pada tindakan terorisme.

Menanggapi Perpres ini, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, terbitnya Perpres tersebut akan menggiring masyarakat sibuk pada persoalan cabang atau dampak dan bukan pada persoalan hulu. Apalagi jika masyarakat dibuatkan lahan "pekerjaan" baru, diberi kesempatan untuk menjadi "tukang lapor" paska mereka ditraining oleh BNPT atau lembaga terkait.

"Saya menduga kuat mudahnya fitnah bertebaran ditengah masyarakat. Dan ini bukan menyatukan tetapi makin membuat keterbelahan kehidupan sosial masyarakat. Jadi Perpres ini berpotensi kontraproduktif dan melahirkan kontraksi sosial baru," tegasnya.

Kekuasaan

Sementara itu, pengamat politik Rusmin Effendy menilai adanya Perpres tersebut maka menunjukan pemerintah Jokowi kembali membuat kebijakan blunder.  

"Sekarang ini rezim Jokowi berbuat apa saja membuat peraturan atau kebijakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Semua dilakukan demi mempertahankan kekuasaan yang semakin otoriterian. Rakyat hanya dijadikan sapi perahan," jelasnya.

Rusmin menilai tidak ada hal yang signifikan dari Perpres yang dibuat, hanya ketakutan terhadap kelompok-kelompok yang ingin melengserkan posisinya dari jabatan presiden.

"Segala cara dilakukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan apalagi dengan dalih terorisme. Ancaman terorisme sudah menjadi stigma negatif dan permainan rezim yang berkuasa. Faktanya pemerintah tidak bisa membuktikan, hanya menjadi dagangan politik semata," tegasnya

Diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres tersebut diterbitkan karena maraknya aksi kekerasan yang berujung pada tindakan terorisme.

Hal tersebut tentunya menciptakan kondisi yang rawan terlebih mengancam hak atas rasa aman serta stabilitas keamanan negara. Dasar peraturan dikeluarkannya Perpres tersebut, sebagaimana tercantum dalam Perpres di laman jdih.setkab.go.id, Minggu, 17 Januari 2021 sebagaimana dikutip Harian Terbit.