Mantan Bupati Pessel Surati MA Terkait Pencalonan RA yang Diduga Cacat Hukum
Foto : Henny Handayani/ ist

Jakarta, HanTer - Mantan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni (HJ) melalui kuasa hukumnya, Henny Handayani menyurati Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. 

Surat ditembuskan langsung ke Presiden RI, Kapolri, KPU RI dan Bawaslu RI, sehubungan dengan habisnya masa bhakti Wakil Bupati Pesisir Selata serta penetapan Rusmayul Anwar (RA) sebagai Calon Bupati yang diduga bermasalah secara hukum.

“Kita sudah menyurati langsung Bapak Ketua Mahkamah Agung, tertanggal 15 Februari 2021, dan ditembuskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu RI serta Pejabat terkait di Provinsi Sumatera Barat dan pejabat di Pesisir Selatan,” terang Henny di Jakarta, Jumat (19/2/2021). 

“Hal ini terkait adanya dugaan cacat secara hukum penetapan saudara Rusmayul Anwar selaku Calon Bupati Pesisir Selatan karena pengajuan proses hukum (Kasasi) yang bersangkutan tidak sesuai dengan Pasal 245 Ayat 1 dan Pasal 246 Ayat 2 KUHAP,” tambahnya.

Dalam surat yang di kuasakan kepadanya tersebut dijelaskan sesuai dengan Pasal 245 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Permohonan Kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 Hari  sesudah putusan pengadilan yang diminta kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

“Berdasarkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Padang kepada kedua belah pihak yakni pada tanggal 12 Mei 2020, dan Pengadilan Negeri Padang juga telah memberitahukan kepada jaksa penuntut umum, tentang permohonan Kasasi terdakwa melalui Akta Pada Tanggal 29 Mei 2020,” urai Henny.

“Artinya ada keterlambatan waktu selama 3 hari dari waktu yang ditentukan, sesuai dengan Pasal 245 ayat I KUHP. Dalam pasal 246 Ayat 2, juga menyatakan apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat untuk mengajukan Kasasi, maka hak untuk itu gugur,” sambungnya.

Henny juga menambahkan sesuai Pasal 245 Ayat 1 dan Pasal 246 Ayat 2 tersebut, Rusmayul Anwar seharusnya sudah berstatus Terpidana karena telah terlambat dalam mengajukan proses Kasasi serta dianggap menerima putusan sebelumnya yaitu Putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yakni Hukuman Penjara Kurungan 1 Tahun dan denda 1 Miliar Rupiah Subsider 3 Bulan Penjara.

“Jadi sudah cacat hukum. Seharusnya beliau sudah berstatus Terpidana, dan tidak bisa mendaftar ke KPU Pesisir Selatan sebagai Calon Bupati Periode 2021-2024,” ungkapnya.

Dalam surat yang sama juga disebutkan KPU Pesisir Selatan diduga tidak teliti dalam penetapan beliau sebagai Calon Bupati dengan status Terdakwa dan tidak memiliki dasar bahwasanya yang bersangkutan dalam proses Kasasi, dan hanya melalui surat pemberitahuan pengiriman berkas.

“Ini kan KPU Pesisir Selatan juga tidak teliti. Dasarnya tidak ada, hanya sesuai dengan bukti pengiriman berkas dari Kejaksaan. Ini kan tidak jelas diterima ataupun ditolak berkas tersebut,” paparnya.