Dugaan Korupsi Gubernur Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar Menawar Fee
Foto : Uang yang disita KPK dalam OTT di rumah dinas Gubernur Sulsel./foto: youtube KPK ri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya di Makassar. 

Selain terhadap Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan status tersangka kepada anak buah Nurdin, yakni Edy Rahmat yang menjabat sebagai Sekdis PU Sulawesi Selatan. Satu lainnya adalah kontraktor Agung Sucipto sebagai tersangka pemberi suap. 

Dalam keterangan pers yang digelar KPK, Minggu (28/2/2021), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Nurdin Abdullah ditangkap karena menerima uang Rp2 miliar melalui Edy Rachmat.

"Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya sebagai berikut pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta. Pertengahan Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp1 Miliar dan awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp2,2 Miliar,"  ungkapnya. 

Firli menyebut sejak Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi untuk memastikan Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

"Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh Agung Sucipto," kata Firli.

Pada Februari 2021, sambungnya, Nurdin Abdullah berada di Bulukumba bertemu dengan Edy Rahmat dan juga Agung yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira. Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan pada Edy Rahmat bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan Agung.

Nurdin Abdullah kemudian memberi persetujuan dan memerintahkan Edy segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD 2022. (*/yp)