Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 4 Rumah dan Sita Uang Miliaran
Foto : Petugas KPK menunjukkan uang yang disita dalam kasus dugaan suap di Sulawesi Selatan./foto: instagram officialkpk

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur nonaktif Suawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Penggeledahan  itu dilakukan dua hari, yakni Senin, 1 Maret 2021 hingga Selasa, 2 Maret 2021. Empat rumah yang digeledah adalah rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rumah Dinas Sekdis PUTR Sulsel, Kantor Dinas PUTR Sulsesl, dan Rumah Pribadi Nurdin Abdullah. Dari penggeledahan tersebut tim penyidik mengamankan uang tunai rupiah serta mata uang asing. 

"Adanya temuan bukti berupa uang tunai, setelah dilakukan perhitungan, dari penggeledahan dimaksud ditemukan uang rupiah sekitar Rp1,4 miliar, mata uang asing sebesar 10 ribu dolar AS dan 190 ribu dolar Singapura," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, temuan uang tersebut tengah ditelaah tim penyidik KPK. "Berikutnya terhadap uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisa mengenai keterkaitannya dengan perkara ini sehingga segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," katanya. 

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Gubernur Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Ketiga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin Abdullah dan Edy sebagai pihak yang diduga menerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/yp)