Bertanggungjawab Terhadap Kasus Suap Pajak, DPR Harus Periksa Sri Mulyani

Safari
Bertanggungjawab Terhadap Kasus Suap Pajak, DPR Harus Periksa Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (ist)

Jakarta, HanTer - Saat negeri ini dilanda pandemi Covid-19, para pegawai Ditjen Pajak tega menerima suap. Perbuatan mereka dinilai sudah keterlaluan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pengkhianat.

Namun, Sejumlah pihak menegaskan Sri Mulyani gagal dalam memimpin reformasi sistem perpajakan yang justru digrogoti orang dalam suap, sehingga harus bertanggungjawab.

Aktivis Haris Rusly Moti dalam kicauannya di Twitter @motizenchannel meminta agar KPK harus segera membuka ke publik wajib pajak (WP) yang menyuap oknum Ditjen Pajak. Hal itu dilakukan agar tak ada patgulipat penghilangan alat bukti. 

“Terbongkarnya suap di Ditjen Pajak oleh KPK adalah bukti kegagalan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam memimpin reformasi sistem perpajakan yang justru digrogoti orang dalam. KPK harus segera bongkar dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan perusahaan batubara yang jadi vendor PLN,” demikian cuitan Rusly @motize channel, yang dilihat Harian Terbit, Kamis (4/3/2021). 

Untuk menyikapi kejahatan suap dan pengemplangan pajak yang dibongkar KPK, desak anggota DPR-RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan membentuk Pansus Pengemplangan Pajak. Pansus DPR agar segera panggil & periksa Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait skandal Pajak," demikian cuitan Rusly @motize channel, yang dilihat Harian Terbit, Kamis (4/3/2021). (Safari) 

Haris Rusli mengemukakan, menyikapi kejahatan suap dan pengemplangan pajak yang dibongkar KPK, dia  mendesak anggota DPR-RI untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan membentuk Pansus Pengemplangan Pajak. 

“Pansus DPR agar segera panggil & periksa Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait skandal Pajak," ujarnya.

Bertanggungjawab

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang menegaskan, pengempang pajak memang harus dihukum mati. Karena perbuatannya menyengserakan rakyat dan membuat roda pembangunan terganggu. Sehingga para pengemplang pajak untuk tidak diberikan tempat di manapun di bumi Indonesia. 

Namun pertanyaannya, lanjut Edysa, apakah DPR berani untuk membentuk pansus pengemplang pajak. "DPR berani gak?" tanya Edysa Girsang dihubungi terpisah.

Edysa pun mendukung jika Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk dimintakan keterangan terkait adanya oknum pegawai pajak yang terima suap dari pengemplang pajak. Apalagi Sri Mulyani adalah orang yang tanggung jawab atas kinerja bawahannya. "Sangat setuju Sri Mulyani dimintakan keterangannya, karena dia komandannya. Secara moral harus itu," tegasnya

Harus Diusut Tuntas

Sementara itu, peniliti senior Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Syamsuddin Alimsyah mengatakan, kasus suap pengemplang pajak yang menyuap oknum pegawai pajak memang harus diusut tuntas. Oleh karena itu KPK harus didorong melakukan percepatan dan membongkar sampai ke akarnya adanya pengemplang pajak yang menyuap oknum pegawai pajak.

"Termasuk KPK tidak boleh berhenti dalam kasus suapnya sendiri tapi motif dibalil suap yang selalu beriringam dengan praktik korupsi," ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Kamis (4/3/2021).

Syamsuddin menuturkan, harus dipahami mengapa kasus pengemplang pajak selalu berulang. Karena koruptor itu adalah bukan orang biasa. Koruptor itu adalah orang yang memiliki kapasitas mumpuni, mampu memanfaatkan peluang, bahkan bila peluang tidak ada maka mereka mengakali celah hukum untuk menciptakan peluang.