Sebaiknya Indonesia Hanya Ada Tiga Partai

Safari
Sebaiknya Indonesia Hanya Ada Tiga Partai

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan hanya ada tiga partai di Indonesia, seperti  era Presiden kedua Soeharto yang hanya ada 3 partai yakni PPP, Golkar dan PDIP.

“Sebaiknya banyak partai saat ini digabung saja yakni partai pemerintah dan lawannya partai oposisi,” kata Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa  (16/3/2021).

Menurutnya, dengan tiga partai, maka akan lebih terkontrol dan akan terhindar dari kudeta. Dengan hanya 3 partai, Jerry menyebut perlu merevisi UU Parpol 2 Tahun 2011 revisi No 2 Tahun 2018. Tiga partai yang ada di Indonesia merupakan adopsi dari Amerika yang hanya punya partai yakni Partai Republik dan Demokrat. Tapi ada juga Green Party dan Liberterian party serta lainnya.

Jangan Dibatasi

Peniliti senior Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Syamsuddin Alimsyah mengatakan, perlu didalami apa tujuan dari berlakunya tiga partai seperti yang terjadi di era Orde Baru (Orba). Karena pada dasarnya partai tidak boleh dibatasi. Hanya peserta pemilu yang bisa dibatasi dengan berbagai syarat. Oleh karena itu mau sepuluh atau tiga partai bila aturan seperti yang sekarang berlaku maka DPR akan tetap menjadi lembaga terkorup. 

"Bahkan bisa nanti lebih korup.  Bayangkan saja jika ada 2 atau  3 partai. Lalu semua ketuanya masuk menteri dan bagian pemerintah. Jadi dimana check and balance-nya. Ini justru berbahaya. Ingat presidential itu justru tetap menitipkan cek and balance," ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Selasa (16/3/2021). 

Syam menegaskan, saat ini konstitusi menjamin dan melindungi hak warga negara untuk berserikat, termasuk membentuk organisasi sejenis parpol. Oleh karena itu banyak partai tidak menjadi masalah asalkan menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Selain itu partai - partai yang ingin menjadi peserta pemilu juga tidak hanya terdaftar di Kemenkumham tapi harus terverifikasi memenuhi syarat dalam UU Pemilu.

"Syarat inilah yang harus diatur secara ketat dan kuat. Apa saja yang harus dipenuhi parpol bisa menjadi peserta pemilu," jelasnya.