Amandemen Konstitusi: Kegaduhan Baru di Tengah Pandemi

***
Amandemen Konstitusi: Kegaduhan Baru di Tengah Pandemi
Ir. HM Idris Laena MH, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI

Oleh : Ir. HM Idris Laena MH

Belum lama ini Koran Tempo Edisi 17 Maret 2021, menurunkan berita utama seputar amandemen konstitusi yang sedang dibahas oleh Badan Pengkajian MPR RI.

Fraksi Partai Golkar menilai polemik di tengah masyarakat mulai muncul karena, dalam situasi pandemi Covid 19 yang masih terus menghantui masyarakat, Lembaga MPR RI justru dianggap sibuk melakukan kajian untuk mengamandemen konstitusi yang Seharusnya tidak prioritas untuk dilaksankan saat ini.

Persoalan mulai mincul, ketika sebagian masyarakat yang tidak mendapat informasi secara utuh, mencoba menduga-duga, ada apa sebenarnya di balik agenda amandemen konstitusi itu.

Ada yang mulai mengira bahwa amandemen konstitusi dibuat demi memuluskan masa jabatan Presiden tiga periode, meskipun Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi berkali-kali bahwa beliau tidak setuju dengan wacana tersebut mengingat beliau lahir dari sistem demokrasi yang telah diatur dengan baik dalam konstitusi saat ini.

Namun kecurigaan pasti akan terus muncul, apalagi ketika salah satu partai politik, justu telah menegaskan bahwa menginginkan pilpres kembali dipilih oleh anggota MPR dan untuk ini Partai Golkar dengan tegas menolak, karena akan mencederai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan airmata, serta akan menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia.

Menurut Koran Tempo, Bahwa sejumlah kalangan menilai janji MPR untuk membatasi pembahasan Amandemen tidak sepenuhnya bisa dipegang, kental
Dengan Aspek Politik, Sehingga isu Kontroversial akan berpeluang muncul kembali, dan yang Pasti pembahasan bisa melebar ke isu krusial lain yang akan memundurkan Demokrasi.

Sejatinya Pembahasan Oleh Badan Kajian MPR RI saat ini, diwacanakan hanya Untuk menindak lanjuti Rekomendasi Anggota MPR RI Priode 2014-2019 yang merekomendasikan untuk mengkaji Suatu system Pembangunan Nasional Model GBHN. Dan oleh badan Pengkajian MPR RI dibuatlah Frasa Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.

Konsekwensi dari Rencana Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara itulah sebetulnya yang menjadi pangkal masalah, Karena Untuk melahirkan PPHN tersebut maka diperlukan Produk Hukun yakni, Menambah Pasal yang mengatur Kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR atau Menambah Pasal yang mengatur Kewenangan MPR untuk membuat Pokok-Pokok Haluan Negara yang keduanya berimplikasi pada Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Fraksi Partai Golkar Berpendapat bahwa Amandemen terhadap Konstitusi saat ini, Apalagi didalam masa Pandemi Covid 19, Adalah Langkah gegabah, Karena Seharusnya Semua Elemen Bangsa,Terutama Pemerintah berkonsentrasi untuk mengatasi Pandemi Covid 19, Termasuk mempersiapkan langkah-langkah Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. Dan tidak perlu disibukkan dengan Isu-isu yang tidak mendesak yang justru akan menimbulkan Kegaduhan baru.

Pada Dasarnya Fraksi Partai Golkar MPR RI dapat menerima jika Pokok-Pokok Haluan Negara tetap diperlukan untuk dibuat, Namun Sebetulnya dengan Produk Hukum Berupa Undang-Undang saja, sudah dapat mengakomodir kepentingan Nasional karena Undang-Undang juga merupakan Produk Hukum yang mengikat bagi Seluruh warga Negara Indonesia.

*) Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI