Gus Ami Lauching Buku Negara dan Politik Kesejahteraan
Foto : Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Danial HanTer

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra, Muhaimin Iskandar meminta negara agar jangan hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sosial. Tetap menjadikan kewajiban negara untuk hadir. 

"Politik kesejahteraan harus bertindak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi neserta hasil pembangunann yang dihasilkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan," ujar Muhaimin yang akrab disapa Gus Ami usai launching buku Negara dan Politik Kesejahteraan di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).

Gus Ami menjelaskan, pemerintahan harus kuat dan responsif terhadap persoalan publik. Langkah ini bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik. Indonesia sedang menghadapi tumpukan-tumpukan masalah yang bertubi-tubi dan runtut hari ini mulai dari sisa-sisa masalah sebagai bagian dari negara sedang membangun yaitu kemiskinan, pengangguran dan daya saing yang rendah, ditambah lagi pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat di luar dugaan.

"Ini (Covid-19) telah meluluhlantakkan dan membuat bangsa ini harus berpikir ulang, serta mengokohkan kembali strategi dan rencana perjuangan membangun sebuah bangsa," bebernya. 

Kehadiran negara, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat. Esensi bagi negara hadir untuk memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Karena UUD secara gamblang, mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. 

"Pengelolaan negara arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan," paparnya. 

Setidaknya, tambah Gus Ami, terdapat visi politik kesejahteraan. Negara harus menjadikan sistem jaminan sosial baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

"Komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial," pungkasnya.