Didampingi Pengacara, Sadikin Aksa Diperiksa Selama 10 Jam
Foto : Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Jakarta, HanTer - Sadikin Aksa tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan diperiksa, dalam upaya pengembangan penyidikan kasus yang digeber penyidik Bareskrim.

Mantan Direktur Utama Bosowa Corporindo, diperiksa selama 10 jam, sebaagaimana disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

"Pemeriksaan dilakukan selama 10 jam, dengan 53 pertanyaan," ujar Argo saat dikonfirmasi, Jumat (19/3/2021).

Lanjut Argo, berbagai pertanyaan penyidik terkait pemeriksaan tersangka Sadikin Aksa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yakni terkait tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo.

"Mengenai tindakan Sadikin sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo terkait surat perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentang mekanisme pengambilan keputusan atau tindakan konspirasi terhadap adanya perintah tertulis dari OJK. Keempat, alasan tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK," papar Argo.

Tersangka Sadikin Aksa datang memenuhi panggilan dengan didampingi oleh pengacaranya dan berjalan lancar. 

"Pemeriksaan berjalan dengan lancar. Selama pemeriksaan tersangka didampingi tim penasihat hukum dari kantor Erga Lawyers," pungkas Argo.

Sebelumnya Sadikin Aksa diketahui tidak hadir pada undangan pertama pemeriksaan yang dijadwalkan Bareskrim Polri, Senin (15/3/2021). Karo Penmas Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, Sadikin Aksa beralasan dirinya masih berada di luar kota saat itu.

Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada 10 Maret 2021. Sadikin diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK.

Sadikin disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ororitas Jada Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar.