Soal Pemilik Kapal Pencurian Solar Pertamina, Pakar: Data Tidak Bisa Dibohongi
Foto : Aktivitas kilang minyak pertamina (ist)

Jakarta, HanTer - Kasus pencurian solar Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur, menggunakan kapal MT Putra Harapan semakin menarik perhatian. Selain menyeret-nyeret nama anggota DPR RI, kapal itu tiba-tiba tidak ada yang mengakui kepemilikannya.

 

Sebenarnya siapa pemilik atau pihak yang menguasai kapal tanker itu? Berdasarkan penelusuran data di Kementerian Perhubungan melalui situs dephub.go.id, kapal MT Putra Harapan (TPK: 1982 HHa No. 527/L) ternyata terdaftar milik PT Hub Maritim dengan No. RPK AL.103/2000/71222/67846/20.

 

Kapal jenis tramper, muatan kapal biodiesel (B30), bahan bakar minyak, high speed diesel, marine diesel fuel, marine fuel oil. Masa izin berlaku mulai 28 Desember 2020 hingga 27 Maret 2021.

 

Sertifikat Manajemen Keselamatan yang diterbitkan Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya juga menegaskan pemilik MT Putra Harapan (Ex Kapuas Kita) tercatat atas nama PT Hub Maritim Indonesia, alamat Jalan Ikan Mungsing 8/96 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan, Surabaya.

 

Sertifikat nomor 02/13 yang diteken oleh Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Shaiful Horry itu diterbitkan pada 17 Februari 2021 dan berlaku sampai dengan 16 Mei 2021.

 

Data Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang diakses melalui bki.co.id juga menunjukkan bahwa MT Putra Harapan yang terdaftar dengan nomor 13850 tercatat atas nama PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia, alamat di Jl. Ganggang VI No. 18 Tanjung Priok Jakarta.

 

Surat Sertifikat Klasifikasi Lambung yang dikeluarkan BKI juga menyatakan pemilik kapal Putra Harapan (Ex Kapuas Kita) adalah PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia. Sertifikat itu masih berlaku sampai dengan 21 Juni 2021.

 

Sementara berdasarkan sistem data kapal global equasis.com, MT Putra Harapan dinyatakan milik Hub Maritim Indonesia dengan alamat Jalan Ikan Mungsing VIII 96 Kel. Perak Barat, Surabaya. MT Putra Harapan tercatat sebagai kapal berbendera Indonesia dengan nomor IMO 8825987 dan call sign YB4147.

 

Ketika di-cross check, situs http://hubmaritim.co.id/ yang sebelumnya menampilkan company profile PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tidak bisa diakses sejak Sabtu (20/3/2021) malam.

 

MT Putra Harapan yang ditangkap Tim Polairud Mabes Polri pada 14 Maret 2021 itu sebelumnya santer dikabarkan milik Hub Maritim, tetapi kuasa hukum Hub Maritim sekaligus Rahmat Muhajirin, Mohammad Muzayin membantahnya.

 

“Nahkoda kapal itu melakukan pembajakan hingga menyalahgunakannya dengan bermitra bersama para sindikat yang tidak bertanggungjawab. Kemudian mencuri BBM jenis solar milik Pertamina itu. Makanya tidak ada sangkut-pautnya dengan PT Hub Maritim dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Rahmat Muhajirin,” katanya kepada media, Sabtu (20/3/2021).

 

Menurut Pakar transportasi laut dari ITS Ir. Tri Achmadi PhD, data kapal tidak bisa dibohongi karena tercatat di mana-mana seperti Kemenhub, BKI, IMO, asuransi, perbankan, galangan kapal, serta bisa diakses dengan mudah oleh publik.

 

“Kapal itu pasti bertuan dan datanya mudah dilacak, apalagi di jaman digital sekarang. Prosedur kepemilikan kapal juga sangat rigid. Tidak semudah itu berkelit kapal bukan punya kami karena datanya pasti terdokumentasi dan mudah dibuktikan secara hukum,” katanya.

 

Dia mengatakan ketentuan registasi kapal sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

 

Tri memastikan operasional kapal ada prosedurnya, pasti ada izin korporasi dan Syahbandar karena kapal adalah objek hukum. “Tidak mungkin kapal jalan atas mau-maunya nahkoda. Apalagi membajak kapal sendiri dan bersekongkol dengan semua ABK,” ujarnya.

 

Apabila kapal dibajak seperti dikatakan kuasa hukum Hub Maritim, pemilik kapal harusnya melapor saat itu juga ke pihak berwenang. Tidak mungkin awak kapal tidak melaporkan pembajakan, apalagi masih di perairan domestik.

 

Tri menambahkan, kasus pencurian BBM Pertamina itu tergolong pidana serius karena melanggar prosedur keselamatan (Health, Safety, Environment) di sektor migas yang ketat. Sebab jika terjadi insiden bisa mengancam lingkungan hidup dan jiwa manusia dalam skala besar.

 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi

mengatakan, jika data membuktikan kapal itu dimiliki oleh Hub Maritim maka polisi harus bergerak cepat untuk menuntaskan kasus ini. "Ini tidak bisa dibantah lagi dan sudah pembohongan publik," ujarnya. Dalam UU 19/2016, pembohongan publik (hoax) diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.