Kerugian Negara Disebut Capai Rp10 Triliun

Waduh! RDP Tegang Ketika Nasir Ungkap Ada Penyelundupan di Krakatau Steel

Danial
Waduh! RDP Tegang Ketika Nasir Ungkap Ada Penyelundupan di Krakatau Steel
Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir

Jakarta, HanTer - Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) nampak tegang.

Dalam RDP yang disiarkan langsung secara online tersebut, tiba-tiba Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengungkapkan PT Krakatau Steel (KS) menyelundupkan barang dari China dan memberi stempel perusahaan. 

Sehingga produk impor tersebut seolah-olah adalah buatan mereka, pihak Krakatau Steel.

"Melebur bajanya dari China, tapi barang ini dari China sudah dicap pakai Krakatau Steel," cetus Nasir sembari pandangannya tajam ke arah Dirut, Rabu (24/3/2021).

Tegas Nasir lagi, masalah tersebut jelas sangat merugikan negara hingga mencapai Rp 10 triliun, karena terjadi pengemplangan pajak dari adanya praktik penyelundupan barang dari China itu.

"Saya melihat ada harga selisih yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro (Jaya) kurang lebih hampir Rp 10 triliun," bebernya.

Politisi Partai Demokrat ini meminta masalah itu ditindaklanjuti dengan melakukan rapat gabungan dengan Komisi III DPR RI. Komisi VII memiliki ruang lingkup yang salah satunya adalah hukum.

Sementara itu Dirut Krakatau Steel Silmy Karim nampak kaget dan mengatakan bahwa selama 2,5 tahun dirinya bekerja di Krakatau Steel tidak pernah menemukan hal yang dituduhkan Nasir.

Namun pihaknya mendukung anggota Komisi VII apabila ingin mengusut dugaan penyimpangan, yang ada di perusahaan baja milik negara tersebut.

"Saya sudah cek walaupun saya baru 2,5 tahun tidak pernah ada produk finish goods dari China yang dicap KS. Jika ada hal seperti itu saya mendukung Pak Nasir kita usut tuntas, karena itu berarti ada pemalsuan. Karena sejauh ini Krakatau Steel tidak memberikan hak mengecap dari produk di produksi di China. Apalagi besar sampai Rp 10 triliun," bantahnya.