Merugikan Negara Rp10 Triliun, Usut Penyelundupan di Krakatau Steel

Danial

Jakarta, HanTer - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menegaskan aparat hukum seharusnya sudah harus turun, bekerja menjalankan kewajibannya menangkap penyelundup di Krakatau Steel.

"Penyelundupan harus diberantas tuntas. Jangan sampai ini fenomena gunung es, masih banyak misteri yang belum terungkap," ujar Suparji kepada Harian Terbit di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Menurut Suparji, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR harus disikapi oleh aparat hukum, jangan biarkan para oknum gerogoti uang rakyat. "RDP harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, tidak sekadar mendengar dan berpendapat, tapi harus ada rekomendasi yang mengikat dan membawa implikasi nyata," tegasnya.

Dia meminta penegak hukum mengungkap siapa yang terlibat tanpa pandang bulu. “Diduga penyelundupan terjadi karena adanya konspirasi. Tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak," pungkasnya.

Rugi Rp10 Triliun

Sebelumnya, suasana rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) nampak tegang.

Dalam RDP yang disiarkan langsung secara online tersebut, tiba-tiba Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengungkapkan PT Krakatau Steel (KS) menyelundupkan barang dari China dan memberi stempel perusahaan. 

Sehingga produk impor tersebut seolah-olah adalah buatan mereka, pihak Krakatau Steel. "Melebur bajanya dari China, tapi barang ini dari China sudah dicap pakai Krakatau Steel," cetus Nasir sembari pandangannya tajam ke arah Dirut, Rabu (24/3/2021).

Tegas Nasir lagi, masalah tersebut jelas sangat merugikan negara hingga mencapai Rp 10 triliun, karena terjadi pengemplangan pajak dari adanya praktik penyelundupan barang dari China itu.

"Saya melihat ada harga selisih yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro (Jaya) kurang lebih hampir Rp 10 triliun," bebernya.

Sementara itu Dirut Krakatau Steel Silmy Karim nampak kaget dan mengatakan bahwa selama 2,5 tahun dirinya bekerja di Krakatau Steel tidak pernah menemukan hal yang dituduhkan Nasir.

Namun pihaknya mendukung anggota Komisi VII apabila ingin mengusut dugaan penyimpangan, yang ada di perusahaan baja milik negara tersebut. "Saya sudah cek walaupun saya baru 2,5 tahun tidak pernah ada produk finish goods dari China yang dicap KS. Jika ada hal seperti itu saya mendukung Pak Nasir kita usut tuntas, karena itu berarti ada pemalsuan. Karena sejauh ini Krakatau Steel tidak memberikan hak mengecap dari produk di produksi di China. Apalagi besar sampai Rp 10 triliun," bantahnya.