Soal Kematian 6 Laskar FPI, TP3 Minta DPR Usulkan Hak Angket 

Harian Terbit/Safari
Soal Kematian 6 Laskar FPI, TP3 Minta DPR Usulkan Hak Angket 
Rekonstruksi penembakan di Tol KM 50 (ist)

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar Front Pembela Islam (FPI) meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong hak angket. Alasannya, kematian enam laskar termasuk kategori pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa seperti yang disimpulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Kami meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah, terutama agar Komnas HAM melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI," kata Koordinator TP3, Marwan Batubara di ruang rapat Fraksi PKS DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Dalam kesempatan itu Marwan juga mengeluhkan atas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kematian enam laskar FPI. Karena laporan Komnas HAM yang dirilis 8 Januari 2021 lalu itu bukan hasil penyelidikan, melainkan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM.

Menurutnya, Komnas HAM semestinya melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Maka dari itu, TP3 meminta pemerintah dan DPR mengabaikan hasil pelaksanaan dan pengkajian pemantauan Laporan Komnas HAM yang sebelumnya diakui sebagai Laporan Penyelidikan atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI.

"Kami meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai perintah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," jelasnya.

Marwan menegaskan, kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ia juga menyebut TP3 memperoleh alat bukti bahwa pembunuhan terhadap keenam laskar FPI dilakukan secara sistematis, yang merupakan unsur dari adanya pelanggaran HAM berat. 

"Dengan status pelanggaran HAM berat itu, kami menuntut proses hukum dilakukan melalui pengadilan HAM," tegasnya.

Marwan mengungkapkan, pihaknya memperoleh temuan adanya pelanggaran HAM berat tersebut yang digali dari saksi-saksi, dokumen dan sejumlah narasumber yang memberikan keyakinan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, hingga saat ini belum ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait penuntasan kasus tersebut.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM yang menghasilkan 103 halaman dan sekitar 15 halaman lampiran bukanlah penyelidikan seperti yang dimaksud UU Nomor 26 Tahun 2000," tegasnya.

Dia menyebut laporan Komnas HAM bukanlah laporan penyelidikan, melainkan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan. Ini merujuk pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM.

"Seharusnya untuk penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat Komnas HAM harus mendasarkan pada Pasal 18, 19, dan 20 UU Nomor 26 Tahun 2000," ujar Marwan.

Fraksi-fraksi DPR

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, atas laporan dari TP3 maka pihaknya akan berkirim surat ke Komnas HAM. Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan masukan-masukan yang diterima dari berbagai elemen masyarakat. Di sisi lain, ia juga menyarankan TP3 Laskar FPI mendatangi fraksi-fraksi lain di DPR. 

"Kami berharap Bapak-bapak juga bisa berkunjung ke fraksi-fraksi lain agar sembilan fraksi ini mendengar semua yang Bapak-bapak miliki dari temuan TP3," ujar Jazuli.

Dalam pertemuan ini, Marwan Batubara hadir bersama Ketua TP3 Laskar FPI Abdullah Hehamahua dan sejumlah anggota. Di antaranya Syamsul Balda, HM Mursalim, Edy Mulyadi, dan Rizal Fadillah. Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran fraksi.

#Laskar   #fpi   #polisi   #penembakan   #tp3   #dpr