Satgas 53 Usut Dugaan Penyimpangan Penanganan Kasus Kejari Menado

zamzam
 Satgas 53 Usut Dugaan Penyimpangan Penanganan Kasus Kejari Menado

Jakarta, HanTer - Tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung segera mengusut dugaan penyimpangan penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Manado, Sulawesi Utara terkait pengadaan alat pembakar sampah Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado.

Bau tak sedap penanganan kasus itu mulai terendus setelah salah seorang produsen mesin incennerator tersebut membongkar dugaan kriminalisasi yang disinyalir dilakukan oknum jaksa, pekan lalu.

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Sunarta membenarkan pihaknya merespon positif setiap dinamika yang terjadi di institusi kejaksaan demi terwujudnya trush public. 

"Lagi ditelaah," ujar Sunarta di Kejagung, kemarin.

Sunarta selaku Ketua I Satgas 53 dikonfirmasi wartawan terkait adanya informasi yang menyebutkan dugaan konspirasi antara oknum Kejari Manado dengan oknum Pemkot Manado dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan incennerator pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado senilai Rp 10 miliar lebih tahun anggaran 2019.

Satgas 53 dibentuk oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin guna mewujudkan kejaksaan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan public terhadap instansi kejaksaan. 

Tim ini terdiri dari 33 jaksa yang direkrut dari satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI dan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan RI.

Satgas 53 akan melakukan deteksi dini  guna mencegah dan menghindarkan setiap personel kejaksaan dari perbuatan tercela dan yang dapat merugikan institusi setelah mendapatkan dan memperoleh informasi dari masyarakat.

"Tetapi untuk turun ke lapangan tidak selalu harus ada laporan, sumber lain pun bisa bila hasil telaahannya harus turun," ujar Sunarta.


Dorong Eksaminasi Pidsus

Sememtara Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Amir Yanto mengatakan pihaknya siap menindak lanjuti,  jika dari eksaminasi oleh Pidsus ditemukan pelanggaran kode etik,  khususnya dugaan penyalahgunaan wewenang. Mantan Kajati Sumut itu berharap bidang Pidsus Kejagung segera merespon dugaan penyimpangan penanganan kasus. 

"Tentu,  kita tindak lanjuti,  jika ditemukan pelanggaran kode etik,  " ujar Amir yang juga Ketua II Satgas 53. 


Sarat Kongkalikong


Sebelumnya Prabowo, produsen dan pemilik barang berupa incennerator, didampingi kuasa hukumnya, Iqbal Daut Hutapea, mengungkapkan kepada wartawan banyaknya kejanggalan berbau kongkalikong bermunculan dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan incennerator yang sudah setahun disidik Kejari Kota Manado.

Kasus berawal pada Maret 2019, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado memerlukan alat pembakar sampah umum (mesin incennerator) 4 unit senilai Rp 9,8 miliar dan 1 unit alat pembakar sampah medis (incennerator medis) senilai Rp 990 juta yang menggunakan anggaran APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2019.

Prabowo selaku produsen dan pemilik barang berupa incennerator menggandeng PT Atakara Naratama Mitra sebagai pelaksana pengadaan barang incennerator umum sebanyak 4 unit dan CV Jaya Sakti menjadi pelaksana pengadaan 1 unit incennerator medis.

"Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :01/SPK/INCE-UMUM/D11/DLH/11/2019 untuk PT Atakara Naratama Mitra dan SPK Nomor: 01/SPK/INCE-MEDIS/D11/DLH/11/2019 untuk CV Jaya Sakti," kata Iqbal Daut Hutapea.

Setelah proyek itu selesai dikerjakan, ternyata Prabowo selaku pemilik barang dan produsen mesin incennerator baru menerima pembayaran Rp 7 miliar dari PT Atakara Naratama Mitra padahal seharusnya membayar Rp 8,8 miliar yang berarti masih ada kekurangan Rp 1,8 miliar.

Begitupun dengan CV Jaya Sakti seharusnya membayar Rp 800 juta ternyata baru membayar Rp 100 juta yang berarti masih ada kekutrangan 700 juta.

"Hingga saat ini, baik PT Atakara Naratama Mitra maupun CV Jaya Sakti belum melunasinya dengan total Rp 2,5 miliar lebih," ujar Iqbal Daut Hutapea.

Padahal, menurut Prabowo selaku produsen dan pemilik barang Incennerator, pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado selaku pengguna anggaran mengaku sudah melakukan pembayaran 100 persen pada bulan Desember 2020.

Lantaran proyek pengadaan incennerator Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado APBD Perubahan tahun anggaran 2019 menjadi konsumsi publik, pihak Kejari Kota Manado akhirnya turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado selaku pengguna anggaran dan pihak-pihak yang terkait permasalahan lelang pengadaan incennerator tersebut.

Ironisnya, pihak Kejari Manado terkesan menjadikan pihak produsen dan pemilik barang incennerator sebagai pihak penyedia jasa atau sebagai pihak yang melaksanakan proyek pengadaan barang tersebut, padahal Prabowo sebagai produsen dan pemilik barang incennerator.

Seharusnya, kata Iqbal Daut Hutapea, pihak Kejari Kota Manado lebih tepat menjadikan pihak pelaksana pengadaan barang incennerator adalah PT Atakara Naratama Mitra dan CV Jaya Sakti serta oknum Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado yang bertanggungjawab sepenuhnya jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Pihak Prabowo selaku produsen dan pemilik barang incennerator adalah pihak yang secara jelas dan fakta sangat dirugikan oleh pihak kontraktor yang hingga saat ini belum melunasi pembayaran atas pembelian barang yang telah digunakan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado," ujarnya. 
 

#Kejari   #Kota   #Menado